Bendung, Peredaran Pangan Tak Layak Konsumsi
Author : Humas | Sabtu, 06 Agustus 2011 | Suara Karya - Suara Karya
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah beserta instansi terkait, khususnya Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harus memperketat peredaran bahan pangan maupun barang yang tak layak konsumsi serta kedaluwarsa di pasaran selama Ramadhan ini.
Apalagi, harapan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya di tengah tingginya permintaan bahan pangan dan barang lainnya, mendorong oknum pedagang melakukan kecurangan. "Pemerintah harus menjamin bahan pangan layak konsumsi. Selain mewaspadai barang makanan kemasan yang telah kedaluwarsa, bahan kebutuhan pokok seperti daging ayam maupun sapi potong selama ini cukup rawan penyimpangan," kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir di Jakarta, Jumat (5/8).
Untuk itu, menurut dia, selain BPOM, jajaran dinas perdagangan dan dinas pertanian di berbagai kabupaten/kota juga harus mengintensifkan pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional di berbagai wilayah. "Aparat di lapangan perlu melakukan inspeksi mendadak makanan bermasalah ini tidak hanya pada masa Ramadhan saja, tapi juga hari-hari biasa. Juga jangan cuma berhenti sehari atau dua hari saja," ujarnya.
Ini mengingat dengan tingginya permintaan terhadap bahan kebutuhan pokok maupun produk makanan dan minuman selama Ramadhan dan menjelang Lebaran nanti, maka perhatian pemerintah juga harus difokuskan untuk selalu memberikan perlindungan bagi konsumen.
Husna juga menegaskan, seharusnya dinas-dinas terkait telah memiliki data daerah rawan terjadi penyimpangan berdasarkan temuan sebelumnya. Jadi, menurut dia, apabila terdapat oknum pedagang yang ditemukan melakukan tindakan yang merugikan dengan menjual barang yang tidak layak konsumsi, itu harus ditindak tegas. Ini guna memberikan efek jera terhadap oknum pedagang lainnya.
"Saat ini memang menarik. Pihak Kepolisian RI juga membuka posko pengaduan untuk menindaklanjuti penyimpangan terhadap barang bermasalah. Tapi, tanpa ada pelaporan dari konsumen, seharusnya temuan berbagai barang atau bahan pangan bermasalah ini ditindaklanjuti hingga pemberian sanksi tegas dan diumumkan ke publik," tuturnya.
Lebih jauh dia meminta kalangan konsumen waspada saat berbelanja makanan dan minuman memasuki puasa maupun Lebaran. Antara lain, produk olahan makanan dan minuman kedaluwarsa yang di e-packing (kemas ulang) dengan kemasan yang sama atau kemasan bekas. Dalam hal ini, produk itu biasanya dikemas dengan plastik polos tanpa merek. "Hal penting lainnya yaitu produk-produk pangan impor ilegal lainnya biasanya tak dilengkapi dengan keterangan bahasa Indonesia, termasuk juga produk-produk elektronik," tutur Husna.
Di sisi lain, dia mengakui hingga kini produk tanpa izin edar di Indonesia masih sangat banyak. "Hal ini tentu menyulitkan bagi masyarakat karena hak konsumen tidak terlindungi," kata dia.
Di tempat terpisah, ekonom Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Nazaruddin Malik menegaskan, pemerintah kurang agresif dalam mengantisipasi tradisi Lebaran masyarakat Indonesia yang cenderung lebih konsumtif. "Seharusnya pemerintah tidak hanya terfokus pada suplai kebutuhan saja, tapi juga memperhatikan perilaku konsumen terutama pada tataran akar rumput yang menjadi tradisi (kultur) ketika menjelang Lebaran," tutur dia.
Meski demikian, dia mengakui, memang pemerintah tidak mudah dalam menentukan solusi dan kebijakan untuk menekan harga pangan pada saat hari-hari besar terutama Lebaran karena berbagai faktor. Di antaranya, rantai pasokan serta infrastruktur yang belum mendukung secara maksimal.
"Tapi, pemerintah kan bisa melakukan antisipasi secara dini, bagaimana distribusi dan rantai pasokan (suplai) serta kondisi psikologis masyarakat yang cenderung memborong bahan pangan sebagai persediaan," ujarnya.
Di lain pihak, Menteri Pertanian Suswono menjamin pasokan daging, baik sapi maupun unggas, di dalam negeri relatif aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama puasa hingga Lebaran 2011. Menurut dia, ketersediaan daging sapi aman hingga September. Bahkan pihaknya juga menjamin sejak Australia menghentikan ekspor sapinya.
Menurut dia, sapi impor asal Australia saat ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan daging pasca-Lebaran. (A Choir/Andrian)
Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284477
Shared:
Komentar