Presiden Sebaiknya Tetapkan Kriteria Calon Menteri

Author : Humas | Kamis, 02 Desember 2010 | Suara Karya - Suara Karya

JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Dr Ibnu Tricahyo berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mulai menentukan kriteria bagi para calon menteri yang akan membantu kinerjanya di pemerintahan.

"Penetapan kriteria itu semata-mata hanya untuk membatasi agar menteri yang dipilih nanti karena kapasitasnya, bukan karena sebagai mitra koalisi partai pemenang pemilu seperti yang terjadi sekarang ini," kata Ibnu ketika diminta tanggapannya terkait adanya rencana reshuffle (perombakan) menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, di Malang, Jawa Timur, Rabu (1/12).

Ia mengakui, kalau melihat komposisi kabinet yang ada sekarang ini memang perlu adanya perombakan (reshuffle) karena komposisinya ada ketimpangan.

Meski demikian, menurut dia, perombakan kabinet yang sering dilakukan oleh presiden termasuk presiden periode sebelumnya akan menjadikan trauma terhadap sistem ketatanegaraan, apalagi kalau melihat kekuatan politik (koalisi) sekarang ini.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) Malang itu berpendapat, mau tidak mau presiden harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain, namun jangan seperti yang terjadi sekarang ini.

"Bahkan ada beberapa menteri yang sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan bukan dari kalangan profesional," katanya.

"Boleh saja parpol koalisi mengusulkan calonnya, namun harus yang berintegritas, punya kapasitas dan keahlian di bidang yang bakal digelutinya. Bukan asal mengusulkan dan hanya karena kader parpol, kondisi ini kan tidak baik bagi negara," katanya.

Rapor Merah

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Mas`ud Said justru menyarankan agar Presiden tidak melakukan perombakan kabinet, sebab perombakan kabinet saat ini bukan merupakan jalan terbaik untuk membenahi kinerja para menteri.

"Kondisi sekarang ini, apalagi hembusan isu perombakan kabinet semakin kencang, justru bukan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle. Yang terjadi nanti justru rebutan jabatan dan hanya akan menjadi 'jembatan' para politikus semata, bukan profesionalitas yang di kedepankan," ujar mantan Dekan FISIP UMM tersebut.

Apalagi, menurut dia, bisa dipastikan orang-orang yang diusulkan dan diajukan ke Presiden untuk mengisi jabatan menteri adalah orang-orang politik, bukan profesional.

"Oleh karena itu menurut saya, reshuffle kabinet tidak perlu dilakukan, kinerja para menteri yang selama ini masih mendapat rapor merah saja yang diperbaiki dan dioptimalkan. Memang idealnya seorang menteri itu dari kalangan profesional," kata Mas`ud.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Jafar Hafsah mengatakan ada sinyal soal kemungkinan reshuffle terhadap sejumlah menteri.

Menurut dia, soal kemungkinan dilakukannya reshuffle sejumlah menteri selalu ada yang merupakan bagian dari sistem manajemen pemerintahan. Usia KIB II saat ini, kata dia, sudah lebih dari setahun dan waktu satu tahun itu merupakan momentum dilakukannya evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di KIB II.

"Jika dari hasil evaluasi kinerja para menteri yang dilakukan Presiden ada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan maka mungkin saja di-reshuffle," katanya.

Menurut dia, apakah sejumlah menteri akan di-reshuffle atau tidak hal itu merupakan kewangan Presiden. (Andira)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=267472

Shared: