AWAL Juli 2005 ini, Muhammadiyah akan menggelar hajatan akbar siklus lima tahunan. Yakni Muktamar ke-45, di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Penyelenggaraan muktamar kali ini terkesan mentereng. Seluruh komunitas Muhammadiyah "ditarik" ke Malang, sebuah kota berudara sejuk, dan mengesankan sebuah pamer keberhasilan amal usaha Muhammadiyah, karena diselenggarakan di universitas yang tergolong maju.
Ada semacam maksud tersembunyi, yaitu menyatakan rasa syukur secara terbuka atas kenikmatan yang telah dialami. Komunitas Muhammadiyah diajak untuk menikmati keberhasilan pembangunan Muhammadiyah dalam pelayanan sosialnya. Ini sesuai dengan semangat yang dituangkan dalam Alquran, yaitu Fa amma binikmati rabbika fa haddits". Maka nyatakan rasa syukur itu secara terbuka kepada keluarga besar. Diharapkan ada rasa kebanggaan di kalangan jamaah.
Alasan lain adalah karena usia organisasi dakwah ini telah memasuki usia menjelang satu abad. Lima tahun lagi muktamar akan diselenggarakan di kota tua, tempat organisasi itu didirikan pada tahun 1912, yaitu di Yogyakarta.
Tampaknya warga Muhammadiyah ingin menunjukkan rasa syukur itu dengan sebuah harapan, dalam menyongsong usia satu abad itu dengan peranan yang lebih nyata, yaitu membawa pencerahan peradaban. Begitu yang tertera dalam tema muktamar. Semoga muktamar tidak terkena imbas tren yang tengah berkembang, yaitu fenomena "perpecahan".
Seperti diketahui, berbagai muktamar yang diselenggarakan oleh ormas maupun orpol akhir-akhir ini sangat diwarnai persaingan antarkubu secara kurang elegan.
Seluruh anak bangsa berharap Muhammadiyah akan memulihkan kembali kepercayaan bangsa, bahwa tren itu tidak berlanjut. Artinya, pergantian pemimpinnya tidak mengalami kekisruhan dan ketidakikhlasan.
Ke Profesor Doktor
Sampai sekarang masih terkesan Muhammadiyah merupakan organisasi kaum modernis. Dan ada asosiasi, modernitas itu ditandai dengan kepemimpinan yang dipegang oleh sosok kaum terpelajar berpendidikan Barat. Katakanlah yang memiliki gelar kesarjanaan dari pendidikan umum maupun agama, yang bergelar profesor dan doktor. Benarkah itu?
Kalau kita hanya melihat selama tiga periode muktamar terakhir, yaitu muktamar di Aceh dan muktamar di Jakarta, barangkali asosiasi itu benar. Muktamar ke-43 di Aceh telah menempatkan Prof Dr Muhammad Amien Rais menjadi ketua PP Muhammadiyah. Kemudian Muktamar ke-44 di Jakarta telah menempatkan Prof Dr Ahmad Syafii Maarif sebagai ketua PP. Akankah tren itu terus berlanjut, sehingga kemudian mereka melirik pada sosok bergelar profesor yang siap menjadi pemegang tampuk pimpinan tertinggi?
Persyaratan semacam itu sama sekali tidak ada. Namun pada tingkat PP saja, kita bisa menyebutkan nama-nama, seperti Din Syamsudin, Amin Abdullah, Malik Fadjar, Ismail Sunni, Suyatno, Yahya Muhaimin, A Munir Mulkan, Zamroni, Abdulrahim, Bambang Sudibyo, Umar Jenie, dan sebagainya yang bergelar profesor dan doktor. Kalau di antara mereka itu berkiprah di perguruan tinggi Islam, apakah mereka tidak pantas disebut juga kiai haji (KH)?
Gejala semacam itu pernah terjadi pada tingkat PW Muhammadiyah Jawa Tengah dua periode yang lalu. Di saat itu seorang kader bergelar profesor doktor dari latar belakang pendidikan umum telah menduduki posisi kepemimpinan PW Muhammadiyah, setelah lebih dulu memegang jabatan sebagai ketua Majelis Dikdasmen. Jabatan sebagai ketua PW itu meneruskan periode para kiai haji pada periode-periode sebelumnya, yaitu KH Rosyidi, KH Suratman SP, maupun KH Abu Hamid.
Secara lebih fenomenal, pada tingkat PP, selama 85 tahun dan selama 42 muktamar, Muhammadiyah dipimpin oleh para KH. Ada sebelar sosok kiai haji yang memimpin Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi kaum modernis itu. Oleh KH Jarnawi, mereka, plus dua orang sosok profesor doktor itu, dijuluki sebagai "Matahari-matahari Muhammadiyah".
Sebagaimana kita ketahui, organisasi gerakan dakwah yang menjuluki diri sebagai organisasi mujadid atau kaum pembaharu itu telah memilih matahari sebagai lambang organisasi.
Para matahari dari gerakan dakwah itu adalah: (1) KH Ahmad Dahlan, (2) KH Ibrahim, (3) KH Hisyam, (4) KH Mas Mansur, (5) Ki Bagus Hadikusumo, (6) KH AR Sutan Mansur, (7) KH Yunus, (8) KH Ahmad Badawi, (9) KH Faqih Usman, (10) KH AR Fahrudin, (11) KH Azhar Basir, (12) Prof Dr Haji Muhammad Amien Rais, dan (13) Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif.
Kalau kita hitung, maka 10 orang bergelar KH, satu orang bergelar tradisional Jawa, yaitu Ki, dan dua orang bergelar profesor doktor.
Tradisi Muhammadiyah
Namanya saja tradisi. Artinya, tapak langkah yang diikuti oleh pejalan di belakangnya, terutama kalau kita berjalan di semak-semak atau di jalan setapak. Meskipun demikian, tidak ada aturan resmi perilaku dalam suatu komunitas. Misalnya dalam proses suksesi atau pergantian kepemimpinan sesuatu organisasi, ada sejumlah kebiasaan atau perilaku yang nyaris ajeg. Secara formal, barangkali tatanan itu tidak disebutkan. Misalnya tentang latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, maupun latar belakang etnik calon pemimpin Muhammadiyah pada level mana pun, tidak pernah disebutkan. Meskipun demikian, ada sejumlah gejala menarik dalam proses suksesi.
Berbeda dengan di NU, Muhammadiyah tidak memiliki pasangan kepemimpinan seperti pada jamiyah NU. Pada NU kita mengenal adanya duet rais aam dan ketua umum tanfidziyah. Muktamar NU di Donohudan pada tahun 2004 telah memilih KH Hasyim Muzadi sebagai ketua umum tanfidziyah, dan KH M Sahal Mahfudh sebagai rais aam.
Yang selama ini kita saksikan adalah bahwa yang menduduki rais aam hampir pasti berasal dari kaum ulama dan bergelar KH. Meskipun demikian, ketua umum tanfidziyah bisa juga dari sosok bergelar KH. Hal ini bisa dimaklumi, karena secara harfiah maupun semangat, Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Dan ulama di Indonesia ditandai dengan gelar keulamaan, seperti kiai haji (KH).
Di Muhammadiyah, kepemimpinan itu tidak secara struktural berpasangan. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah bersifat kolegial di antara kelompok kepemimpinan yang berjumlah 13 orang yang terdiri atas berbagai latar belakang.
Hal menarik yang nyaris setiap kali muncul adalah perpaduan antara "kubu Yogyakarta" dan "kubu Jakarta". Barangkali Muhammadiyah adalah satu-satunya or4ganisasi yang bersifat nasional yang memiliki dua kantor pimpinan pusat sekaligus. Setiap hari kita biasa menyebut adanya PP Yogyakarta dan PP Jakarta. Kota Yogyakarta selalu menjadi pusat kegiatan organisasi. Sementara itu, Jakarta dianggap sebagai pusat kedua kegiatan organisasi, karena terletak di ibu kota negara.
Domisili pengurus PP tidak ditentukan. Rapat lebih sering diselenggarakan di Yogya. Namun berbagai kegiatan organisasi yang berkaitan dengan hubungan nasional maupun internasional dilakukan di kantor PP Jakarta, yang bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta.
Sementara itu, tidak bisa ditepis adanya semacam anggapan adanya dua pusat kekuatan SDM dalam Muhammadiyah. Karena alasan domisili dan tugas serta posisi sosial seseorang, para SDM berada di dua kota yang terpisah itu. Oleh karenanya, secara budaya muncul penyebutan istilah "Kubu Yogya" dan "Kubu Jakarta".
Dalam proses suksesi pada setiap muktamar, tak ayal sering muncul pelabelan tadi, yaitu "Kubu Yogya" dan "Kubu Jakarta". Namun, itu semua hanya berada dalam tataran seloroh. Seloroh semacam itu juga muncul dalam label "Kubu Kauman" atau bukan.
Beberapa tokoh yang menjadi ketua PP memang berasal dari "trah Kauman", seperti pendiri Muhammadiyah, yaitu KH Ahmad Dahlan yang memang berasal dari Kauman Yogyakarta. Dan sejarah mencatat, hanya tiga sosok non-Yogyakarta menjadi ketua PP. Mereka adalah KH Mas Mansur yang berasal dari Kudus, KH AR Sutan Mansur, dan Prof Dr A Syafii Maarif, yang berasal dari Sumatera Barat. Mungkin masih ada juga yang lain.
Namun demikian, mereka pun sudah mengalami semacam "Yogyanisasi" seperti dialami oleh Prof Dr A Syafii Maarif yang sejak sekolah menengah ia belajar di Yogyakarta.
Yang perlu diingat adalah bahwa sebenarnya semangat pengubuan itu hanya ada dalam wacana yang bersifat seloroh.
Orang-orang Muhammadiyah sebentar lagi akan melakukan proses suksesi secara damai, konstitusional dan anggun, seperti yang selama ini berlangsung. (24)
