JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 2016 akan segera diuji coba pada akhir 2016.
Beberapa hal seperti kajian akademik dan pedoman sudah selesai, sedangkan petunjuk pelaksanaan dalam penyempurnaan. ”Sekolah uji coba sudah kita tetapkan, sekitar 50 sekolah yang nanti akan kita uji coba di luar sekolah yang dengan suka rela menawarkan diri.
Juga provinsi dan kabupaten yang ingin menjadi tempat uji coba,” kata Mendikbud dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD Jakarta, baru-baru ini. Nantinya, lanjut dia, jumlah sekolah uji coba akan terus ditambah tiap tahun. Misalnya, pada tahun 2017 ditetapkan 1.626 sekolah uji coba dan tahun 2018 bertambah menjadi 3.252 sekolah.
Bentuk Kokurikuler
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan porsi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 70 persen dari kurikulum inti serta pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 60 persen.
”Itu menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter pada level pendidikan dasar,” terangnya. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut menegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 (K13), karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan.
”Upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K13 yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kokurikuler. Itulah, yang kemudian disebut program Penguatan Pendidikan Karakter,” jelasnya. Dalam kesempatan raker tersebut, anggota DPD dari Provinsi Bali IGN Arya Wedakarna M Wedasteraputra mendukung implementasi PPK di provinsinya.
”Kami di Bali sangat mendukung program ini, seni dan budaya di Bali sangat mungkin diintegrasikan dengan program ini,” kata Arya Wedakarna. Anggota Komite III yang lain berharap pemerintah menelaah lebih dalam, implementasi program PPK di daerah terpencil dan kepulauan yang sarana, prasarana, dan jumlah gurunya masih terbatas.
”Untuk daerah kepulauan seperti daerah kami, program PPK ini harus dikaji matang-matang. Banyak keterbatasan di sekolahsekolah terpencil yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” kata anggota DPD dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta.
