.jpg)
Jelang Pemilu 2024 Ilmu Politik UMM Rillis Hasil Survey Pemilih Jatim
MALANG, Suara Muhammadiyah – Semua survei termasuk survei politik boleh salah, Tetapi tidak boleh bohong. Hal itu ditegaskan Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. dalam Bincang Politik Nasional dan Rilis Hasil Survei Opini Publik Jawa Timur. Agenda itu dilangsungkan oleh Laboratorium Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 10 Agustus lalu.
Adapun survei tersebut dilakukan di Jawa Timur dan diperoleh dari koresponden yang beragam. Turut hadir sebagai pembicara pengamat politik dan guru besar ilmu politik Unair, Prof. Dr. Kacung Marijan, MA. Ph.D. Diskusi menarik itu juga mengundang sederet perwakilan berbagai partai politik, seperti PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan lainnya.
Lebih lanjut, Zuhro menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak begitu menyukai survei politik. Apalagi lembaga-lembaga survei seringkali tidak transparan dengan siapa yang mendanai. Ia juga tertarik dengan hasil hasil survey laboratorium politik UMM karena ternyata korespondennya didominasi oleh warga Nahdatul Ulama (NU).
“Sebagian besar koresponden seakan ingin bilang agar Muhammadiyah juga harus turun gunung dan seharusnya bisa tampil di wilayah politik. Belakangan, muncul nama Pak Muhadjir Effendy yang digadang-gadang jadi pilihan calon wakil presiden. Beliau memang bisa dikatakan sebagai salah satu sosok pemimpin di Jatim. Maka wajar jika dalam survei ini, nama beliau cukup dikenal,” katanya.
Namun, sayangnya Muhadjir dirasa terlalu kalem dan harusnya bisa lebih lincah. Zuhro menilai, Muhammadiyah memiliki banyak SDM yang bisa bersaing, tetapi tidak muncul nama di kancah politik. Maka menurutnya, survei ini dapat mendorong Muhammadiyah untuk segera tampil dan berkontribusi.
Selain itu, berdasarkan data hasil survei, suara calon presiden nyatanya tidak ditentukan oleh partai. Namun tergantung sosok yang bersangkutan. Menurut Zuhro, dalam sistem pemilihan langsung, popularitas masih menjadi hal yang sangat mempengaruhi pilihan.
“Saya juga mengapresiasi UMM yang dapat memberikan jembatan agar tidak terjadi salah paham dengan mendatangkan pengamat dan juga para perwakilan partai. Terakhir, saya ingin bilang Indonesia memiliki masyarakat yang selalu maintaining harmony dan ini perlu kita jaga. Kalau kita ingin Indonesia baik-baik saja, maka kita mencari dan memilih pemimpin yang nawaitu-nya benar-benar ingin Indonesia jadi lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kacung Marijan mengatakan bahwa seringkali muncul fenomena split ticket voting pada pemilu. Yakni konsep perilaku pemilih ketika dihadapkan pada pilihan yang beragam dalam suatu pemilihan. Hal ini biasanya terjadi saat tidak ada titik sambung antara partai dan pilihan presiden. Kemungkinan hal ini kembali terjadi saat pemilu 2024 nanti.
“Misalnya saja saat pilpres 2019 lalu. Kita bisa melihat bahwa tidak semua anggota PDIP waktu itu memilih Jokowi. Begitupun dengan Prabowo yang tidak semua gen Z memilihnya,” pungkasnya mengakhiri.
Ada hal menarik lain yang disampaikan oleh pengamat politik lain, Dr. Asep Nurjaman, M.Si. Dari hasil survei, ia menilai bahwa muncul keinginan dari masyarakat agar kader Muhammadiyah bisa muncul ke permukaan. Salah satu yang sedang hangat adalah Muhadjir Effendy.
“Saya rasa ada kerinduan masyarakat akan calon-calon yang punya upaya pengabdian dan ketulusan pada bangsa. Perasaan inilah yang seharusnya terus ditumbuhkan untuk mencegah munculnya fenomena money politic,” tegasnya.
Asep juga memberikan pandangan lain terkait survei politik. Di negara lain, survei yang berdasarkan sampling sudah ditinggalkan dan beralih pada penggunaan AI serta big data. Berbagai kelebihan bisa didapat, seperti misalnya pemetaan calon yang lebih akurat karena tidak ada batasan data. Sehingga ia berharap partai politik dan lembaga survei juga bisa segera memanfaatkan teknologi terkait. (diko)
