SURYAMALANG.COM - Kasus pembuangan bayi di Kota Malang semakin marak. Dalam beberapa pekan terakhir saja, setidaknya tiga kasus penemuan bayi terjadi.
Ada banyak faktor yang membuat kejadian semacam terus terulang. Salah satunya, minimnya pengetahuan remaja akan pentingnya menahan diri dari pergaulan bebas.
"Di BKBPM (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat) ada program juga untuk menekan hal ini. Salah satunya lewat PIK (Pengelolaan Informasi dan Konseling) remaja," kata Kepala BKBPM Kota Malang Penny Indriyani, Sabtu (16/4).
Sayangnya, penggerakan PIK remaja ini belum maksimal karena beberapa kendala.
Jumlah PIK remaja di kota ini sekarang berjumlah 92. Bebeda dengan PIK untuk program Keluarga Berencana (KB), PIK remaja bertugas sepenuhnya memberi penyuluhan pada rekan sesama remaja.
PIK ini sudah ada dibeberapa SMA dan perguruan tinggi. Penny menyebut, saat ini PIK jenis itu baru berada, antara lain, di SMAN 3, SMAN 8, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang.
"Kekurangannya belum ke semua lini. Sementara yang tertentu saja yang kita redam," tambahnya.
Ia menargetkan, pada tahun ini akan ada penambahan 10 persen dari total PIK remaja yang ada. Persentase yang sama juga ditargetkan untuk pertumbuhan di tahun-tahun ke depannya.
Sayangnya, penambahan jumlah PIK remaja terkendala. Para remaja umumnya enggan diajak turut serta memberi penyuluhan pada remaja lain. Selain itu, BKBPM juga mengaku terkendala anggaran yang ada.
Total anggaran yang tersedia pada tahun ini untuk PIK remaja sekitar Rp 100 juta. Penny bilang, idealnya, satu PIK mempunyai dana Rp 2-3 juta. Dengan dana itu, menurut dia, PIK remaja baru bisa bergerak secara maksimal.
"Untuk menekan jumlah kenakalan pada anak yang berujung dengan masalah aborsi atau pembuangan bayi yang tidak diinginkan, kami juga ke depan akan bergerak dengan PIK lain di luar PIK remaja. Hanya rencana ini belum tersesun," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur Dwi Listyawardani menyampaikan, Kota Malang juga harus bisa menjauhkan diri dari masalah pernikahan dini. Soalnya, kasus ini juga sudah tetap banyak terjadi di daerah-daerah lain di Jawa Timur, Seperti Surabaya dan Gresik. (*)
Ia menargetkan, pada tahun ini akan ada penambahan 10 persen dari total PIK remaja yang ada. Persentase yang sama juga ditargetkan untuk pertumbuhan di tahun-tahun ke depannya.
Sayangnya, penambahan jumlah PIK remaja terkendala. Para remaja umumnya enggan diajak turut serta memberi penyuluhan pada remaja lain. Selain itu, BKBPM juga mengaku terkendala anggaran yang ada.
Total anggaran yang tersedia pada tahun ini untuk PIK remaja sekitar Rp 100 juta. Penny bilang, idealnya, satu PIK mempunyai dana Rp 2-3 juta. Dengan dana itu, menurut dia, PIK remaja baru bisa bergerak secara maksimal.
"Untuk menekan jumlah kenakalan pada anak yang berujung dengan masalah aborsi atau pembuangan bayi yang tidak diinginkan, kami juga ke depan akan bergerak dengan PIK lain di luar PIK remaja. Hanya rencana ini belum tersesun," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur Dwi Listyawardani menyampaikan, Kota Malang juga harus bisa menjauhkan diri dari masalah pernikahan dini. Soalnya, kasus ini juga sudah tetap banyak terjadi di daerah-daerah lain di Jawa Timur, Seperti Surabaya dan Gresik. (*)
