Tagar.co – Kebijakan hemat anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran menuai beragam tanggapan. Langkah ini bertujuan untuk menekan pengeluaran negara di sektor operasional yang dianggap kurang berdampak langsung terhadap pembangunan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan riset.
Salah satu akademisi yang turut menyoroti kebijakan ini adalah Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A., dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurutnya, efisiensi anggaran memang langkah yang baik untuk mencegah pemborosan, tetapi harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat laju pembangunan nasional.
“Efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung terhadap pembangunan. Namun, sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan justru harus mendapat dukungan penuh,” ungkapnya, dikutip dari saran pers Humas UMM yang diterima Tagar.co, Sabtu (22/2/25) siang.
Dr. Salahudin juga menyoroti kemungkinan besar bahwa kebijakan ini diambil untuk mendukung program makan siang bergizi gratis, salah satu janji utama kampanye Prabowo-Gibran. Menurutnya, meskipun program ini bertujuan baik, pergeseran prioritas anggaran tidak boleh mengorbankan sektor lain yang juga vital bagi pembangunan bangsa.
“Jika pemangkasan anggaran dilakukan berlebihan, kementerian dan lembaga negara akan kesulitan menjalankan program prioritas mereka. Akibatnya, percepatan pembangunan bisa terhambat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini juga berkaitan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan meningkatnya beban pembayaran utang negara. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap program mana yang benar-benar membutuhkan efisiensi dan mana yang seharusnya tetap mendapatkan alokasi penuh.
“Pemerintah sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini agar tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran selalu menjadi isu sensitif. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, langkah pemerintah harus benar-benar matang agar kebijakan ini tidak hanya sekadar pemangkasan, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan nasional. (#)
