Tagar.co – Tes kehamilan siswi secara terbuka di SMA Sulthan Baruna, Cikadu, Jawa Barat sepekan lalu videonya viral di media sosial.
Video tersebut menampilkan sejumlah siswi antre tes urine di toilet didampingi guru perempuan. Urine yang ditampung dalam wadah plastik lantas dicelupi test pack.
Ada yang merekam kegiatan itu lalu diunggah di media sosial sehingga memantik pro dan kontra tes kehamilan itu.
Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman, menjelaskan ternyata tes ini sudah berjalan dua tahun untuk mencegah siswa terlibat pergaulan bebas. Biasanya dilakukan setelah libur semester dan ajaran tahun baru serta ada persetujuan wali murid.
Menurut dia, kebijakan ini diterapkan untuk mencegah siswi hamil di usia sekolah. Sebab pernah terjadi tiga tahun lalu, orang tua datang memberitahukan anaknya hamil sehingga tidak melanjutkan sekolah.
Menanggapi video viral ini dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Luluk Dwi Kumalasari, M.Si, mengatakan, meskipun pihak sekolah memiliki otoritas dalam kebijakan atas lingkungan sekolahnya, namun tidak menutup kemungkinan kebijakan yang dijalankan salah karena tidak mengacu pada aturan. Apalagi jika tanpa koordinasi yang jelas dengan pihak terkait.
”Maka perlu menggandeng berbagai instansi agar proses penerapan kebijakan pada lingkungan sekolah tetap berada dalam koridor edukasi dan sosiolasi terkait,” kata Luluk di kampusnya, Jumat (31/1/2025).
Ia menyayangkan ada foto dan video kegiatan itu tersebar dan viral di media sosial saat para siswi sedang tes urine dengan headline tes kehamilan.
Menurutnya, itu merugikan siswi dan memberi dampak psikologis yang panjang. Terutama jika tidak ada pernyataan sikap yang jelas dari pihak sekolah.
Melihat pada berbagai kasus seperti pelecehan seksual, pihak perempuan banyak menjadi korban diskriminasi dan disalahkan dalam hal ini. Maka dari itu Luluk berharap pihak sekolah bisa berhati-hati dalam melihat, membaca, serta memahami kebijakan apa saja yang akan diterapkannya.
”Jika memang sekolah berdalih tes urine dilakukan dengan urgensi pencegahan narkoba, misalnya, maka sekolah harus menggandeng dinas dan lembaga terkait yang berwenang. Sehingga proses penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tidak salah kaprah,” tuturnya.
Luluk sepakat perlua edukasi dan sosialisasi masalah reproduksi dan seksualitas di setiap jenjang umur siswa. Ini menjadi upaya agar kasus penyimpangan bisa dikurangi dan tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah.
Tapi Luluk menyadari, pengawasan pada anak di bawah umur tetap menjadi tanggung jawab keluarga.
”Memang sulit untuk selalu mengawasi anak setiap harinya, mengingat sekarang zaman sudah semakin maju dan orang tua tetap akan mudah kecolongan dalam pengawasannya. Maka dari itu, anak tetap selalu butuh pendampingan dan dipahamkan dengan baik terkait dampak dari perilaku menyimpang tersebut,” ujar Luluk memberi arahan.
Dia meminta masyarakat agar tidak terpancing dengan berita viral dan bersikap lebih bijak memberikan komentar. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
