Ketua Anggota Wantimpres bersama Rektor UB saat memberikan keterangan pers, Senin (26/6/2023). (Foto: Achmad Fikyansyah/TIMES Indonesia)
TIMESINDONESIA, MALANG – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendatangi dua universitas di Malang pada Senin (26/6/2023). Yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Kedatanganya yakni untuk meminta masukan dari civitas perguruan tinggi, terkait dengan Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Dan masukan tersebut, nanti akan menjadi pertimbangan presiden dalam mengambil kebijakan.
Nampak hadir ketua Wantimpres, Jenderal (Purn) Dr. H Wiranto, dan 3 anggota Wantimpres, Putri Kus Wisnu Wardani M B A, Dr (HC) dr H R Agung Laksono, dan Dr H Sukarwo.
Wiranto mengatakan, topik yang mereka bicarakan dalam agenda terbatas tersebut adalah bagaimana Indonesia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa.
"Dimana Presiden sudah wanti -wanti bahwa persaingan global akan diwarnai dengan persaingan yang sangat ketat sekali. Pemenangnya bukan negara yang besar, bukan negara yang kuat, tetapi siapa yang paling cepat menangkap peluang, siapa yang paling cepat bisa mengadopsi teknologi. Terutama untuk kemudian dikembangkan dalam mendapatkan satu keuntungan bagi pembangunan ekonomi nasional," ucapnya saat berada di UB.
Untuk itu, dengan melakukan diskusi di beberapa universitas, pihaknya ingin mendapatkan masukan dan mengetahui seberapa jauh peran yang dapat dimainkan oleh universitas dalam mendukung kebijakan Presiden untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
"Karena 13 tahun yang akan datang Presiden sudah wanti -wanti itu merupakan satu kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa bergerak dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju," imbuhnya.
Saat ditanyai apa saja masukan yang telah diberikan oleh Universitas, pihaknya mengaku bahwa segala perbincangan yang terjadi dalam forum tersebut tidak boleh disampaikan di muka umum. Hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami memang tidak tidak diizinkan untuk menyampaikan hasil perbincangan kita di muka umum. Masukan -masukan yang ada nanti kita olah lagi dengan dewan pertimbangan Presiden, untuk menjadi nasihat dan pertimbangan presiden," pungkas Wiranto.
