TIMESINDONESIA, MALANG – Politik identitas memang menjadi bagian dari pola politik yang ada di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat khususnya mahasiswa diminta bijak dan peka dalam merespons segala bentuk implementasi Politik Identitas yang terjadi di Indonesia apalagi jelang Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini ditekankan oleh forum Cangkir Opini kepada seluruh mahasiswa di Malang, termasuk mahasiswa dari Univeristas Muhammadiyah Malang (UMM).
Pengamat politik sekaligus dosen Sosilogi UMM, Wahyudi Winarjo mengatakan, pola politik yang marak di Indonesia, yakni salah satunya penggunaan Politik Identitas dalam pelaksanannya. Sehingga, tak jarang terjadi permasalahan Suku, Ras dan Agama (SARA) selama pelaksanaan pemilu.
Hal ini, menurut Wahyudi, tidak seharusnya terjadi. Sebab, politik identitas merupakan hal yang baik pada awalnya. Karena, bertujuan untuk memperjuangkan kelompok minoritas ditatanan sosial masyarakat.
"Pada pelaksaanan kontestasi politik di Indonesia, perlulah para calon menunjukan perilaku dewasa dalam pelaksanaanya, seperti tidak memunculkan pemahaman -pemahaman yang bisa memojokan sekelompok masyarakat," ujar Wahyudi, Jumat (28/7/2023).
Jika hal itu disalah implementasikan, seperti yang selama ini terjadi, maka perilaku tidak toleransi akan terjadi. Maka, sudah seharusnya pola politik identitas bisa dilakukan seperti yang seharusnya.
"Sebab, ditengah pluralitas yang ada di Indonesia, sudah se yogyanya perilaku saling menghormati dan berloteransi selama kontestasi diwujudkan," ungkapnya.
Sementara, wartawan senior Ilhamzada menjabarkan, pola politik identitas yang terjadi di Indonesia sekarang, para calon memanfaatkan platform media sosial dan media mainstream dalam bentuk pemberitaan untuk saling menyerang satu sama lain.
"Media sosial saat ini, sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat kepada isu -isu tertentu, salah satunya politik atau pemilu nantinya," katanya.
Menurutnya, tampilan dari angka -angka yang menunjukan berapa banyak masyarakat online membicarakan para calon, dapat mempengaruhi pertimbangan masyarakat saat memilih salah satu calon. Hal inillah yang disebut persepsi dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor bagaimana politik identitas dapat terjadi.
"Rawannnya ketika masyarakat, khususnya anak muda tidak selektif dalam menerima informasi dan menyebar informasi bisa menjadi awal dari munculnya isu sara ketika politik identitas terjadi saat kontestasi politik nanti," tuturnya.
Terpisah, Ketua Umum DPP IMM periose 2021-2023, Abdul Musawir Yahya menjelaskan bahwa untuk saat ini menurutnya, semua calon presiden sekarang yang sudah mendeklarasikan diri memiliki kesempatan serta dukungan yang tentu sama-sama kuat untuk terpilih.
"Hal yang paling jelas saat ini adalah, apabila presiden saat ini Pak Jokowi mendukung salah satu calon. Maka jelas calon itu akan segera semakin dilirik oleh masyarakat," ucapnya. (d)
