Junaidi, Mahasiswa Program Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.
TIMESINDONESIA, MALANG – Di negara demokratis seperti Indonesia, kehadiran media sangatlah penting. Pentingnya fungsi media sendiri dinilai dapat menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktivitas dan peran media yang begitu penting dalam kehidupan demokrasi tentunya tidak boleh bertentangan dengan mekanisme hukum. Pasal 40 (Pasal 3) UU Pers (Republik, 1999) menyebutkan bahwa fungsi media pers adalah sebagai media transmisi informasi, media hiburan, media pendidikan, dan control sosial. Fungsi tersebut melalui berbagai bentuk pemberitaan di media massa.
Selama lima tahun terakhir, persaingan media semakin ketat di seluruh Indonesia, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, munculnya media online dirasakan atau tidak berdampak pada pemasaran media cetak. Situasi ini membahayakan kelangsungan perusahaan dan kesejahteraan jurnalis. Di sisi lain, biaya media cetak melonjak, dan secara umum dikatakan sebagai industri padat modal. Mulai dari kenaikan harga kertas, perawatan mesin cetak yang mahal, hingga distribusi ke pasar dan pembiayaan lainnya. Akibatnya, beberapa media menjadi bangkrut. Ini termasuk media nasional yang dulunya hebat tetapi sekarang tidak berdaya dan terpaksa ditutup.
Situasi ini juga mempengaruhi media lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Terjadi penurunan penjualan yang signifikan. Dalam situasi ini, diperlukan terobosan-terobosan inovatif dan kreatif untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, pemimpin daerah memerlukan media massa untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, visi dan misinya, program yang telah tercapai.
Sadar akan pentingnya media dalam penyampaian informasi pemerintah, Junaidi yang juga salah satu mahasiswa program Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang mencoba mengkaji seperti apa perkembangan media loka serta relasi yang dibangun dengan pemerintah di Kalimantan Tengah dalam sebuah penelitian.
Melalui observasinya, Junaidi melihat bahwa Kepala Daerah mengembangkan hubungan atau relasi dengan media massa dalam bentuk kerjasama berita, adventorial, iklan, dan kontrak halaman melalui anggaran resmi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga terjadi lah pertukaran sosial dalam bentuk MoU atau kerjasama kontrak halaman.
Upaya tersebut merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Karena bagi media dapat mendukung keberlangsungan media dan menopang penjualan. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, semua program dan kebijakan daerah serta kegiatan lainnya dapat dibagikan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan branding pemerintah daerah.
Hal ini ia contohkan dimana setelah pasangan H Sugianto-H Habib Ismail dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2016 oleh KPU Kalteng dan diresmikan oleh Presiden pada 25 Mei 2016 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalteng. Mulai saat itu Pemprov Kalteng mulai melaksanakan program pembangunan dan membangun relasi dengan media.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Gubernur dengan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugasnya, dibantu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi kemasyarakatan, keagamaan adat. Termasuk perlunya dukungan kerjasama dengan lembaga, pemuda, guru, pimpinan partai, TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan media massa. Namun dalam perjalannya kerjasama ini tidak selamanya berjalan lancar. Terbukti ada media yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama. Salah satu penyebabnya tidak ada kesepakatan anggaran antara pihak Pemprov dengan pemilik media.
Relasi dalam bentuk kerjasama ini diharapkan oleh kedua belah pihak media dan pemerintah daerah berjalan dengan tidak melanggar aturan. Supaya keharmonisan ini tetap berjalan, kedua belah pihak selalu menjaga kesepkatan yang telah dibuat. Dengan adanya relasi tersebut walaupun relatif sedikit pada media tertentu, mempengaruhi kenetralan media massa terutama saat melakukan fungsinya sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah daerah.
Dari data yang diperoleh selama melakukan penelitian, Junaidi mendapati bahwa tindakan media melakukan pemberitaan diawali dengan panggilan hati nurani untuk menjalankan tugas. Ditindaklanjuti dengan tindakan didasari relasi yang terbentuk berupa kerjasama kontrak halaman. Tindakan itu sejalan dengan keinginan Pemprov Kalteng dan pihak media. Kemudian tindakan media melakukan pemberitaan sesuai kesepakatan dihargai oleh Pemprov dengan memberikan anggaran kepada media dan tidak dipengaruhi oleh jarak antara tindakan dengan Reward yang diberikan ke dua belah pihak antara Pemprov Kalteng dengan media diberikan secara teratur dan sedikit banyak mempengaruhi kenetralan media. Terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Reward teratur mengakibatkan perilaku yang berulang untuk melakukan kerjasama.
Selain itu relasi media cetak lokal memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan berita, fungsi pers telah diamanatkan oleh perundang-undangan tentang Pers, yaitu dalam menjalankankan tugasnya memberikan kabar, baik itu menyangkut keberhasilan pembangunan dan kegagalan pembangunan sebaiknya dilakukan secara seimbang.
Junaidi menyadari bahwa penelitiannya masih belum sempurna dikarnakan keterbatasan waktu, namun ia berharap dari penelitiannya ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti di bidang relasi media dengan pemerintah. Selain itu, junaidi juga memberikan saran baik kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah maupun juga kepada pihal media lokal yang ada saling berkolaborasi dalam pembangunan yang positif.
