SURYA Online, MALANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk mengawal penegakan HAM, terutama untuk wilayah Jawa Timur. Kerjasama ini ditandatangani di Ruang Sidang Senat UMM, Kamis (26/6/2014).
Ketua Komnas HAM RI Prof Dr Hafid Abbas menilai, kerjasama diperlukan karena kampus adalah mencari kebenaran ilmiah untuk kepentingan kemanusiaan, keadaban dan perdamaian. Ia berharap para akademisi UMM bisa mengkaji lebih jauh terkait praktek pelanggaran HAM.
Kajian tersebut disebabkan fakta pelanggaran HAM terjadi selama 16 tahun terakhir, disebabkan oleh empat aktor utama, yaitu polisi 30 persen, korporasi 26 persen, pemerintah daerah 17 persen dan jaksa 15 persen. Apalagi pelaku pelanggaran HAM saat ini juga sering membuat konspirasi dengan melibatkan sejumlah elemen tersebut. “Inilah fakta di lapangan,” tegas Hafid.
Dekan Fakultas Hukum (FH) UMM Dr Sulardi SH MSi menambahkan, nota kesepahaman berlaku dua tahun sejak ditandatangani. Bentuk kerjasama diantaranya dengan membuat Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan akademisi FH UMM serta sejumlah aktivis hukum dan HAM yang berlangsung rutin.
