TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Pemerintah akan mennggulirkan program e-money menggantikan program beras rakyat miskin yang dianggap belum sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini.
Sebab kesiapan sistem dan infrastruktur yang mendukung progam itu belum ada.
Hal tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat Universitas Muhammadiyah Malang di Hotel UMM Inn, Rabu (11/12/2014).
“Pemerintah tampaknya terlalu tergesa-gesa akan memutuskan kebijakan mengganti program raskin dengan bantuan ke masyarakat miskin dalam bentuk e-money”, kata Suyatno, penggagas diskusi tersebut.
Selain Dosen UMM tersebut, diskusi tersebut juga menghadirkan Dwi Sumartono (perwakilan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur), Shoviatusholihah (Bag. Perekonomian Prov. Jawa Timur), Arsyad (Kepala Sub Divre Bulog Malang), Suyitno (Tikor Raskin Kota Malang), Prof Dr Jabal Tarik, Dr. Damat, Dr. Sutawi, Dr. Anas Ta’in, dan Dr. Rinekso Kartono.
Mereka ini bersepakat dan berpendapat bahwa dampak penghapusan program raskin akan membuat warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya.
Suyatno menambahkan,pemberian raskin bertujuan meningkatkan daya beli, serta meningkatkan akses keluarga kurang mampu.
