 |
| syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MstratSt. dosen prodi Hubungan Internasional UMM (Foto : Istimewa) |
Papua yang menjadi provinsi paling timur di Indonesia mengalami konflik berkepanjangan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak masa penjajahan Belanda. OPM yang didirikan pada tahun 1965 itu bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan bagi Papua Barat. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis.
Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MstratSt. selaku dosen prodi Hubungan Internasional menyatakan bahwa konflik ini berasal dari penyatuan Irian Barat ke Indonesia pada 1969 melalui Pepera, yang dianggap oleh beberapa pihak tidak mewakili keinginan mereka. Hal ini memicu pembentukan OPM dan konflik dengan pemerintah Indonesia. Untuk mencari solusi yang tepat untuk konflik OPM di Papua tersebut, Syasya menyampaikan bahwa perlu dilakukan pendekatan yang berfokus pada dialog terbuka dan saling pengertian antara pemerintah dan OPM.
“Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua ini adalah pendekatan budaya. Menurut saya pribadi, perlu ada pemahaman yang lebih dari Pemerintah Indonesia terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Apakah memang pembangunan yang bersifat materialistik yang mereka butuhkan atau yang lain,” tambahnya.
Baca juga : Bagas, Mahasiswa UMM yang Menangi Kejuaraan Muay Thai Nasional
Selain itu, organisasi internasional, seperti PBB, dapat memfasilitasi dialog dan memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian konflik di Papua. Dukungan dari negara-negara mitra penting untuk mempercepat proses tersebut melalui kerjasama dan kolaborasi. Pihak ketiga yang menjadi mediator harus pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun terhadap konflik yang terjadi, dalam hal ini, mungkin bisa menunjuk Swiss sebagai negara yang netral. Tetapi proses mediasi tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu pihak tidak mau duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik bagi mereka.
Meski terlihat sederhana, namun penyelesaian konflik OPM di Papua cukup rumit. Kurangnya kepercayaan dan ketegangan bertahun-tahun membuat negosiasi menjadi sulit. Kepentingan politik dan ekonomi kompleks juga menjadi penghambat. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Baca juga : FKIP UMM Kerjasama dengan Yala Rajabath University Thailand
Untuk mengakhiri konflik OPM di Papua, Syasya menegaskan perlunya dialog, negosiasi dan otonomi khusus. Inspirasi dari penyelesaian konflik Aceh bisa diterapkan, namun setiap konflik memiliki konteksnya sendiri. Ia berharap, konflik yang berlarut-larut di Papua bisa diselesaikan dengan win-win solution. Bukan dengan memaksakan salah satu pihak untuk setuju dengan keinginan pihak lainnya. (bal/wil)
.jpeg)
