 |
Sejak mewabahnya pandemi Covid-19, pola komunikasi masyarakat pun berubah. Wabah virus ini mengakselerasi pemanfaatan media daring dalam setiap kesempatan. Hal ini juga dilakukan Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam rangka menyoroti praktik politik kebijakan Pemerintah beserta problematikanya melalui forum Ngupination.
Yana Syafriyana Hijri, S.IP., M.IP. selaku Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan UMM yang juga bertindak sebagai moderator menyampaikan bahwa forum yang disiarkan melalui channel YouTube Lab IP UMM ini digunakan sebagai wadah ilmiah mendiskusikan isu-isu aktual kebangsaan yang dikemas ringan namun tetap berbobot.
Misalnya pada Selasa (8/6), Ngupination mengangkat tema ‘’Dinamika Politik dan Kebangsaan di Tengah Pandemi’’ turut menghadirkan dua pembicara yakni M. Khoirul Muaffqin (Staff Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) dan Hasnan Bahtiar, MA (Aktivis Muda Muhammadiyah).
Dalam penyampaiannya, Hasnan Bachtiar, MIMWAdv. yang merupakan akademisi UMM ini menyebut bahwa kerja keras yang dilakukan pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Jaring Pengaman Sosial sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengkomunikasikannya kepada publik.
Baca juga: Belajar Gigih dari Juara 1 Mawapres UMM
Hasnan yang merupakan Aktivis Muda Muhammadiyah ini menilai, selama ini komunikasi soal Covid-19 kurang terkoordinir dengan baik. Masih sering terjadi silang pendapat antara pejabat pemerintahan yang menandakan lemahnya koordinasi sehingga menimbulkan kebingungan buat publik. Ini berdampak pada ketidakpatuhan publik karena kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi yang minim.
"Dalam komunikasi krisis, saluran informasi yang terintegrasi atau satu pintu itu sangat penting. Maka, pemerintah perlu membereskan persoalan ini agar kebijakan Covid-19 dapat diterima publik dengan baik," tutur Hasnan.
Sementara Khoirul menerangkan, berdasarkan pengamatannya, semua lapisan masyarakat di Indonesia harus bersatu padu dalam menghadapi Covid-19. Sebagai contoh, tanpa kepatuhan masyarakat langkah pencegahan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya Raya terlihat tidak efektif.
"Di sisi lain bantuan sosial yang diberikan pemerintah menghadapi persoalan klasik yaitu keakuratan data," ungkap Khoirul.
Baca juga: Bagaimana Seharusnya Engineer Berkontribusi Selama Covid-19?
Di banyak daerah, sambungnya, penerima manfaat tidak tepat sasaran tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Untuk menyelesaikan ini maka sinergitas antara level pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan.
"Berkaca pada beberapa negara yang berhasil dalam penanganan Covid-19, kepatuhan publik pada protokol kesehatan terjadi karena kuatnya kepercayaan pada pemerintah. Itulah yang saat ini sedang dilakukan pemerintah," jelas Khoirul.
Hal ini, dilanjutkan Khoirul, mengingat keterbatasan anggaran dan konstruksi sosial, budaya dan demografi Indonesia yang kompleks. "Namun pemerintah tetap melakukan hal yang terbaik misalnya melalui New Normal Life agar kehidupan ekonomi tetap hidup dengan tetap memberlakukan protokol Covid-19," imbuh Khoirul. (can)
.jpeg)
.jpeg)
