|
| Salah satu akademisi yang menyoroti kebijakan ini adalah Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A. selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). (Foto : Istimewa) |
Pemerintah Prabowo Gibran tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak langsung mendukung pembangunan, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan diskusi di kalangan akademisi dan pakar kebijakan publik mengenai dampaknya terhadap sektor-sektor strategis.
Salah satu akademisi yang menyoroti kebijakan ini adalah Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A. selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurutnya, efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi perlu dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pembangunan nasional. Kebijakan efisiensi anggaran memang bertujuan baik untuk menghindari pemborosan. Namun, ia menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak memangkas anggaran di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, serta kajian strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi yang dilakukan seharusnya hanya menyasar pengeluaran administratif yang tidak berdampak langsung pada pembangunan. Sementara itu, program strategis seperti pendidikan dan kesehatan justru harus mendapat dukungan penuh,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini kemungkinan besar bertujuan untuk mendukung program makan siang bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo Gibran. Melihat bahwa anggaran negara lebih diprioritaskan untuk program ini, sehingga sektor lain yang tak kalah penting justru terkena dampak efisiensi anggaran.
“Saya menilai bahwa kebijakan ini berisiko menghambat percepatan pembangunan. Jika kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran berlebihan, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas. Dampaknya pasti sangat buruk. Kementerian akan kesulitan dalam menjalankan percepatan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia,” katanya.
Baca juga : Viral Video Tes Kehamilan Untuk Siswi, Begini Kata Dosen UMM
Lebih lanjut, ia melihat bahwa efisiensi anggaran ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembayaran utang negara yang semakin besar. Sebagai solusi, Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program-program yang benar-benar membutuhkan efisiensi anggaran dan yang tidak. Prabowo-Gibran perlu segera memastikan semua pejabat negara bekerja dengan baik dan menghindari keputusan yang tidak produktif seperti efisiensi anggaran yang berlebihan.
“Pemerintah sebaiknya segera meninjau kembali kebijakan ini agar tidak merugikan pembangunan nasional. Mestinya pemerintah meninjau ulang efisiensi anggaran yang diterapkan. Jangan sampai semua program terkena pemangkasan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang,” pungkasnya. (*vin/wil)
