 |
|
Ketua Prodi IP UMM, Hevi Kurnia Hardini SIP MAGov (kiri) dan Direktur Riset LEKAD Dr Hardi Warsono MAP pada sesi penyerahan cinderamata. |
PROGRAM Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar kuliah tamu bertema "Ironi Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah", Jumat (3/6) di Aula Masjid AR-Fachruddin UMM. Kuliah tamu menghadirkan Direktur Riset Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antar Daerah (LEKAD) Dr Hardi Warsono MAP.
Menurut Hardi, penerapan otonomi daerah di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan. Ia mengatakan, semestinya kerangka otonomi daerah yang telah diterapkan mengharuskan daerah mengelola semua hal yang dimilikinya secara mandiri dengan tujuan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.
Hardi menilai, implementasi aturan terkait otonomi masih tidak sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat yang ada di Indonesia. Baginya, aturan yang diterapkan pada otonomi saat ini masih terlalu mengadopsi aturan sejenis yang diterapkan negara-negara barat. "Banyak ketidaksesuaian di dalamnya yang menyebabkan ketimpangan di mana-mana," terang Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro ini.
Terkait kerjasama antar daerah, Hardi menerangkan, untuk mengembangkan wilayahnya, daerah di Indonesia bisa bekerjasama dengan negara-negara internasional. Namun harus atas persetujuan daerah yang ada di atasnya. "Misalkan kabupaten mau kerjasama dengan luar negeri maka harus izin pada tingkat provinsi, supaya tidak menyalahi wewenang kerjasama antar negara," terangnya
Ketua prodi IP UMM, Hevi Kurnia Hardini SIP MAGov mengatakan, dengan adanya kuliah tamu ini mahasiswa memiliki pemahaman tentang segala permasalahan terkait otonomi daerah. "Sehingga mereka mampu berpikir kritis serta menganalisi kasus-kasus perjalanan otonomi dari masa ke masa di Indonesia," pungkasnya. (gas/han)
