 |
|
Presiden Palestina Mahmoud Abbad pidato di Sidang Umum PBB 2012 (REUTERS/Keith Bedford )
|
VIVAnews - Presiden Palestina Mahmoud Abbas di PBB mengatakan bahwa solusi dua-negara yang menjadi kunci perdamaian Israel-Palestina mulai pupus. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Israel yang terus mendirikan pemukiman Yahudi, menghiraukan seruan internasional untuk moratorium.
Diberitakan Reuters, di hadapan 193 delegas negara anggota PBB pada Kamis siang waktu New York (tengah malam WIB), Abbas menegaskan bahwa solusi dua-negara masih mungkin terwujud, namun peluangnya mulai menipis. Kendati demikian, dia mengatakan masih ada harapan terakhir.
"Walaupun banyak realitas dan kesulitan serta frustasi yang terjadi, saya katakan di hadapan komunitas internasional, bahwa masih ada kesempatan, mungkin yang terakhir, untuk menyelamatkan solusi dua-negara dan mewujudkan perdamaian," kata Abbas.
Salah satunya adalah dengan menghentikan pembangunan pemukiman di tanah Palestina. Pembangunan pemukiman inilah yang membuat perundingan damai kedua negara mandek sejak tahun 2010. Kala itu, Israel mencairkan moratorium pembangunan pemukiman di Yerusalem, Tepi Barat.
Pembangunan pemukiman Yahudi seringkali membuat warga Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Israel tidak jarang menghancurkan rumah-rumah warga Palestina untuk membangun apartemen dan perumahan.
"Ini adalah kampanye pembersihan etnis Palestina dengan cara menghancurkan rumah-rumah mereka dan mencegah pembangunan, pencabutan hak-hak kependudukan, dan Penghapusan hak-hak dasar," kata Abbad.
Menaikkan Status Palestina
Dalam kesempatan itu, Abbas juga sekali lagi mendesak pengakuan kedaulatan Palestina. Sebelumnya, tahun lalu, Palestina gagal meyakinkan PBB untuk pengakuan kedaulatan.
Palestina kembali mencoba untuk menaikkan status di PBB, yaitu menjadi "negara non-anggota" seperti Vatikan. Selama ini, status Palestina di PBB hanyalah "entitas pengamat."
Jika status Palestina naik menjadi negara non-anggota, maka Israel bisa ketar-ketir. Pasalnya, jika sudah dianggap negara, maka Palestina dapat menjadi anggota Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan menggugat pendudukan Israel di wilayah mereka.
Namun, ini dibantah Abbas, yang mengatakan bahwa pengakuan atas negaranya bukan untuk menghancurkan Israel. "Kami tidak ingin merendahkan negara yang sudah ada, yaitu Israel, tapi kami ingin sebuah negara diakui, yakni Palestina," kata dia. (ren)
