Walikota Diyarbakir, Gultan Kisanak, ditahan di bandara setempat,
Aparat Turki menahan dua walikota-bersama Diyarbakir, kota dengan mayoritas Kurdi terbesar di Turki, sebagai bagian dari penyelidikan pidana terorisme.
Gultan Kisanak ditahan di bandara setempat, sementara Firat Anli ditangkap di rumahnya di kota yang terletak di tenggara Turki itu.
Belum jelas, tindak atau kaitan tindak terorisme apa yang dituduhkan pada keduanya.
Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah menegaskan tekadnya untuk mengadili para pejabat lokal yang dituduh memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dinyatakan terlarang.
Pada bulan September, 28 orang walikota yang terpilih secara demokratis di kota-kota yang penduduknya kebanyakan suku Kurdi, dipecat.
Mereka digantikan oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan menggunakan undang-undang darurat yang diberlakukan menyusul kudeta militer yang gagal pada bulan Juli lalu.
Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi, partai yang paling terkena dampak dari pemecatan puluhan walikota itu, mengutuk pemecatan bulan September sebagai 'kudeta oleh para pejabat pelaksana.'
PKK dibentuk pada akhir tahun 1970an dan meluncurkan perjuangan bersenjata melawan pemerintah Turki pada tahun 1984, menyerukan pembentukan negara Kurdi merdeka di wilayah Turki.
Sejak itu, lebih dari 40.000 orang tewas.
Pada 1990-an, organisasi itu memperlunak sikap, tak lagi menuntut sebuah negara Kurdi merdeka, melainkan menyerukan otonomi lebih luas untuk kawasan Kurdi.
Tahun lalu, gencatan senjata yang dicapai pada 2013, praktis berakhir ketika Turki meluncurkan serangan udara terhadap kamp-kamp PKK di Irak utara.
Sumber: BBC Indonesia
