 |
|
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa (kiri) menyambut kedatangan Menlu Brasil Luis Alberto Figueiredo (kanan) disela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12)
|
REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Setelah melunaknya sikap India terkait solusi interim stok keamanan pangan, kini sebanyak empat negara menolak Draf Paket Bali, yang masih dikonsultasikan dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9.
"Negara dari Afrika, Arab, Asia, grup Pasifik, dan Least Developing Countries mendorong paket tersebut, sementara Kuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua menolak rancangan paket itu," kata Juru Bicara WTO Keith Rockwell kepada para wartawan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (7/12) dini hari.
Rockwell mengatakan salah satu yang menjadi masalah penolakan keempat negara atas Draf Paket Bali tersebut adalah masalah embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hong Kong tahun 2005.
Sementara itu dalam perkembangannya, India, yang awalnya bersikeras mengenai adanya perubahan dalam Paket Pertanian dan menjadi satu-satunya penghambat dibuahkannya Paket Bali, sudah mulai lunak. "Embargo dan masalah prosedural yang membuat keempat negara tersebut merasa tidak senang, sejauh ini India telah mendukung," kata Rockwell.
KTM WTO ke-9 sesungguhnya sudah diakhiri pada Jumat (6/12), namun, karena perundingan masih alot, negosiasi dilanjutkan hingga Sabtu dini hari. Kendati perundingan memakan waktu cukup lama, belum ada kesepakatan yang dihasilkan. Bahkan, dijadwalkan pada pukul 10.00 WITA, Sabtu, perundingan kembali dilanjutkan. "Ada 155 negara yang mendukung sedangkan empat negara tidak," ungkap Rockwell.
Sebelumnya, India tidak menyetujui dan bersikeras bahwa solusi sementara bukan merupakan langkah yang tepat karena terkait dengan permasalahan yang fundamental yakni stok keamanan pangan. Dalam negosiasi terkait solusi interim tersebut, negara maju seperti Amerika Serikat sesungguhnya telah menyetujui usul negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional, namun memberikan jangka waktu bagi pelaksanaannya.
Jangka waktu yang diberikan selama empat tahun tersebut tidak diterima oleh India, yang menginginkan adanya solusi permanen dan juga adanya penyesuaian harga dengan tidak lagi menggunakan acuan harga dari tahun 1986-1988. Saat sikap India mulai lunak, giliran Kuba yang secara tiba-tiba meminta waktu untuk berbicara dalam KTM WTO ke-9.
Saat itu, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo sedang membagikan Draf Paket Bali untuk dibaca terlebih dahulu, dan akan didiskusikan kembali pada pukul 00.00 WITA, untuk diambil keputusan, sementara Kuba bersikeras meminta waktu untuk menyuarakan pendapatnya.
