 |
| Iran telah beberapa kali menolak laporan lembaga hak asasi manusia PBB dan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan kenyataan di Iran.(UN PHOTO/Marco Castro) |
Teheran (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu (20/11) menyatakan menolak rancangan resolusi Komite Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Iran.
Republik Islam "menolak keras definisi dan isi resolusi itu", kata Juru Bicara Marzieh Afkham sebagaimana dikutip Press TV.
Iran mengutuk politisasi hak asasi manusia terhadap negara merdeka dan menyampaikan penyesalan bahwa mekanisme dan perangkat hak asasi manusia PBB dimainkan oleh tangan Pemerintah Barat untuk tujuan politik mereka, kata Marzieh Afkham.
Resolusi tersebut dirancang berdasarkan laman yang dikelola oleh Pemerintah Barat dan kelompok dengan reputasi buruk yang berafiliasi pada pelaku teror, katanya seperti dilansir kantor berita XInhua.
Rancangan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Iran disahkan oleh Komite Ketiga Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (19/11) --dengan 83 suara mendukung, 36 menentang dan 62 abstein.
Di dalam laporan yang disiarkan pada Oktober, pertama setelah Presiden Hassan Rouhani memangku jabatan pada Agustus, Ahmed Shaheed --Raporteur Khusus PBB mengenai Hak Asasi Manusia di Iran, menuduh Iran dengan banyak kasus eksekusi dan pembatasan kebebasan berbicara.
Laporan itu menyatakan bahwa "belum ada tanda perbaikan" dalam situasi hak asasi manusia di Iran.
Shaheed telah menuntut kunjungan ke Iran guna mengetahui mengenai kenyataan situasi hak asasi manusia di negeri tersebut, tuntutan yang telah ditolak oleh Republik Islam itu.
