Kantor pusat JICA (Japan International Cooperation Agency) di Tokyo Jepang.
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang lewat badan Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, khususnya pengiriman tenaga ahli guna membantu Indonesia memperkuat program jaminan pensiun di Indonesia.
"Kita memang telah sepakat udengan BPJS-TK untuk mengirimkan tenaga ahli dari Jepang ke Indonesia tetapi belum diputuskan kapannya. Mungkin sekitar akhir Februari atau mungkin saja lebih dari itu, karena sekarang masih dalam proses penggodokan lebih lanjut mengenai hal tersebut," ungkap sumber Tribunnews.com di JICA, Jumat (6/1/2017).
Demikian pula MoU (Memorandum of Understanding) belum ditandatangani.
"Jadi masih dalam bentuk kesepakatan pembicaraan saja dulu karena proses menuju ke MoU masih ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan lebih lanjut," kata dia.
JICA telah melakukan training bagi petugas BPJS yang dinamakanc"Indonesian Insurance Collection Training" beberapa waktu lalu.
BPJS dianggapnya mirip organisasi Japan Pension di Jeppang yang mengorgansir aplikasi asuransi medis dan ketenagakerjaan bagi semua warga negara.
Sementara training tersebut dilakukan selama 4 minggu mulai ceramah mengenai sistem asuransi Jepang, asosiasi terkait asuransi tenaga kerja, internship di berbagai perusahaan dan sebagainya. Diikuti oleh pegawai BPJS bernama Regi.
"Memang tidak mudah membenahi sistem asuransi di Indonesia yang berpenduduk 250 juta saat ini," kata Yoshihiko Ono, pengacara dari Asosiasi Federasi Nasional Asuransi Tenaga Kerja Sosial Jepang.
Jumlah staf BPJS yang terbatas harus dibantu pula oleh administratif asosiasi sosial tenaga kerja untuk menangani jumlah penduduk yang besar.
"Selain itu karyawan BPJS juga harus mengunjungi perusahaan satu per satu untuk sosialisasi guna pengembangan ekonomi negara yang bersangkutan secara global" kata dia.
Belum lagi masalah korupsi dan kontrol kualitas pelayanan, semua harus mendapat perhatian sangat penting di Indonesia.
Sementara itu Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto awal tahun ini dalam siaran persnya mengatakan Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan bonus demografi, yang sangat ideal dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Jaminan Pensiun.
"Kerja sama dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja Jepang dan JICA berkomitmen untuk membantu Indonesia untuk sharing experience dan capacity building dalam penyelenggaraan program Jaminan Pensiun," ujarnya.
Editor: Dewi Agustina
