Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
NUSA DUA – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan membuka Bali Democracy Forum IX (BDF) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, pada Kamis 8 Desember. Ini merupakan kehadiran pertama Jokowi di BDF sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014.
"Tema BDF IX, 'Religion, Democracy and Pluralism' sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini di tengah meningkatnya pemahaman sempit mengenai agama. Intoleransi antarumat beragama dan bangsa berpotensi mengikis perkembangan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia," ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Duta Besar Esti Andayani, seperti dimuat dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (7/12/2016).
BDF IX akan dihadiri wakil dari 84 negara dan lima organisasi internasional dengan 25 negara di antaranya pada tingkat menteri dan wakil menteri. Tingginya partisipasi pejabat tinggi negara telah mengukuhkan posisi BDF sebagai satu-satunya forum dialog mengenai pembangunan demokrasi yang konstruktif di kawasan Asia Pasifik. BDF 2015 dihadiri oleh 14 menteri dan wakil menteri.
Pengakuan dunia internasional akan eksistensi BDF juga terlihat dari kehadiran tokoh dunia seperti Kofi Annan (Sekjen PBB 1997 - 2006), Surin Pitsuwan (Sekjen ASEAN 2008 - 2012) dan Ouided Bouchamaoui (Pemenang Nobel Perdamaian 2015 dari Tunisia) yang sekaligus menjadi keynote speaker dan pembicara dalam beberapa sesi. Sementara itu, rencananya Sekjen PBB, Ban Ki-moon dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-71, Peter Thomson juga akan menyampaikan pesan dalam bentuk video.
Kedatangan Presiden Jokowi dinilai oleh cendekiawan Muslim Azyumardi Azra akan memperkuat BDF baik di regional (kawasan) maupun internasional. Pada tingkat yang lebih luas, peran BDF akan lebih luas, tidak hanya kepada negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga negara-negara lain.
"Kedatangan Jokowi bisa ditindaklanjuti untuk membangkitkan peran Indonesia dalam hal ini Kemlu untuk melakukan forum-forum pertukaran. Contohnya ketika kita mengundang berbagai pihak dari Timur Tengah ke Jakarta untuk bertukar informasi mengenai demokrasi dan pengalaman Indonesia dalam menjalankan demokrasi," tukas mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.
(rfa)
