 |
| REUTERS/Asmaa Waguih (REUTERS/Asmaa Waguih ) |
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum Presiden Mesir menunda pengumuman hasil pemungutan suara yang rencananya akan dilakukan pada Kamis waktu setempat. Penundaan dilakukan menyusul ratusan keluhan yang dilayangkan kedua calon presiden terhadap satu sama lain.
Diberitakan Reuters, 21 Juni 2012, KPU Mesir mengatakan penundaan diperlukan untuk memberikan mereka waktu dalam mempelajari keluhan dan banding yang diajukan kedua calon; Mohamad Mursi dari Ikhwanul Muslimin dan Ahmad Shafik, mantan perdana menteri era Hosni Mubarak.
Sebelumnya, kedua kandidat mengklaim secara sepihak bahwa mereka memenangkan pemilu dengan perolehan suara lebih dari 50 persen. Atas klaim ini, keduanya saling tuduh adanya pemalsuan data dan kecurangan.
Kuasa hukum Mursi, Omar Salama, mengajukan 150 protes kepada KPU untuk kecurangan dan kebohongan yang dilakukan Shafiq. Sementara Shafiq mengajukan 221 protes atas tuduhan yang sama terhadap rivalnya.
KPU di Kairo mengatakan penundaan pengumuman hasil pemilu perlu dilakukan selama proses penyelidikan berlangsung. "Komisi memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan banding, dengan memeriksa catatan dan data yang berhubungan dengan proses pemilu, dan ini memerlukan waktu sampai hasil pemilihan diumumkan," kata KPU Mesir dalam pernyataannya.
Tidak disebutkan sampai kapan penundaan itu berlangsung. Hal ini menambah ketidakmenentuan yang akan semakin meresahkan warga Mesir. Sebelumnya, ratusan pendukung kedua calon telah larut dalam suka cita setelah Shafiq dan Mursi mengumumkan kemenangan.
Kondisi pemerintahan di Mesir juga belum stabil pasca dibubarkannya parlemen oleh pengadilan tinggi pekan lalu. Militer yang mengambil alih langsung membentuk tim untuk merancang konsitusi yang rencananya berlaku sampai anggota parlemen baru ditetapkan.
Konstitusi rancangan militer pun bukannya tanpa masalah. Konstitusi tersebut memberikan porsi kekuasaan lebih besar bagi militer ketimbang presiden.
Selama parlemen belum terbentuk, militer akan memegang kekuasaan legislatif, termasuk membuat program dan merancang anggaran. Presiden juga tidak otomatis menjadi panglima tertinggi. Akibatnya, militer disebut oleh sebagian pihak hendak mengkudeta demokrasi.(np)
