(REUTERS)
|
VIVAnews - John Boehner kembali terpilih menjadi Ketua DPR Amerika Serikat untuk kali kedua berturut-turut. Politisi senior Partai Republik itu selama ini dikenal sebagai "lawan tangguh" bagi Presiden Barack Obama karena gencar mengritik kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di sektor ekonomi dan keuangan.
Menurut kantor berita Reuters, terpilihnya kembali Boehner sebagai Ketua DPR didukung mayoritas wakil rakyat dalam pemungutan suara di Kongres dengan komposisi 220-192 di Washington DC Kamis malam waktu setempat (Jumat pagi WIB). Boehner mengalahkan Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat yang berupaya kembali menjadi Ketua DPR.
Kemenangan Boehner ini tidak mengherankan, mengingat DPR dikuasai oleh para politisi dari Partai Republik. Tak lama begitu terpilih kembali sebagai Ketua DPR, Boehner bertekad akan berjuang keras menurunkan tingkat utang AS, yang kini sebesar US$16 triliun, melalui perangkat undang-undang.
"Pemerintah kita sudah mengumpulkan terlalu banyak utang. Ekonomi negeri kita tidak menghasilkan cukup lapangan kerja dan masalah-masalah itu saling berkaitan," kata Boehner, yang tetap mengkritik pemerintahan Obama, yang November lalu kembali menang Pemilu Presiden untuk kali kedua.
Namun, dalam pemilihan menjadi ketua, anggota DPR yang mewakili negara bagian Ohio ini tidak didukung oleh seluruh rekan-rekan sekubu. Tercatat ada 12 politisi konservatif yang tidak mendukung Boehner. Itulah yang menyebabkan pemilihan Ketua DPR kali ini menghasilkan komposisi suara yang paling ketat sejak 1997.
Kendati berasal dari partai yang kini beroposisi, Boehner dipandang sebagian rekannya kurang efektif menjalankan tugas. Dia bahkan belakangan ini dianggap sudah mulai melunak saat berkompromi dengan kubu pemerintahan Obama dalam membicarakan upaya mencegah AS jatuh ke "Jurang Fiskal," yang salah satunya adalah menaikkan pajak bagi kaum kaya.
Kompromi ini mendapat kritik dari sesama politisi Partai Republik, yang selama ini disokong banyak pengusaha kaya. "Menjadi Ketua DPR bukan untuk tawar-menawar," kata anggota DPR dari Partai Republik, Peter King, kepada stasiun berita MSNBC. (sj)