Menanggapi referendum di Irlandia ini, PM Tony Abbott menegaskan kalau negaranya tidak akan mengikuti langkah Irlandia tersebut. "Pertanyaan seputar pernikahan telah ditetapkan oleh Parlemenen Negera Persemakmuran (Commonwealth)." tegas Abbott.
"Referendum baru akan digelar di negara ini jika memang ada usulan untuk mengubah konstitusi negara kita, dan saya kira saat ini tidak ada yang menyarankan perlunya konstitusi kita diubah terkait masalah pernikahan sesama jenis tersebut" kata Tony Abbott.
PM Abbott menegaskan penolakannya terhadap pernikahan sesama jenis dan mengatakan hal tersebut adalah harus dibahas di tingkat partai koalisi terlebih dahulu terkait perlunya memberikan dukungan suara sebelum masalah ini disampaikan di parlemen.
Namun, pemimpin oposisi, Bill Shorten, yang mendukung kesetaraan perkawinan menilai PM Tony Abbott perlu menjelaskan penolakan pemerintah terhadap perubahan Undang-undang Pernikahan agar dapat mengakomodir pernikahan pasangan sesama jenis di Australia.
"Jika orang-orang Irlandia dapat memberikan pilihannya untuk mendukung kesetaraan pernikahan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tony Abbott keberatan dengan hal tersebut," katanya.
"Sebagian besar negara di dunia saat ini berurusan dengan kesetaraan perkawinan, mengapa Tony Abbott menghentikan Australia menjadi bangsa yang lebih modern?" tambah Shorten.
Tapi Shorten mengatakan masalah ini memang akan lebih efektif dibahas di parlemen bukan melalui referendum."Saya mendukung Parlemen menyelesaikan masalah ini. Itu akan menjadi cara yang paling efektif untuk melakukannya," katanya.
Sementara Senator dari Partai Liberal, Zed Seselja mengatakan dirinya tidak mendukung pernikahan sesama jenis, tetapi menambahkan ada kasus yang masuk akal untuk menggelar referendum di Australia.
"Jika Anda akan turun ke jalan untuk mendorong sebuah perubahan mendasar, maka mungkin saja referendum menjadi cara yang tepat untuk melakukannya," katanya.
Sedangkan Partai Hijau menyatakan partainya akan mendorong pemungutan suara untuk mendorong agar undang-undang pernikahan sesama jenis diakui di Australia sebelum akhir tahun ini. Partai itu mengatakan sudah waktunya bagi Australia mengejar ketertinggalannya dalam masalah ini.
"Tidak ada dalam konstitusi Australia untuk melarang pernikahan sesama jenis," kata Senator Sarah Hanson-Young dalam sebuah pernyataan.
Tak perlu referendum
Tak perlu referendum
Aktivis kesetaraan pernikahan Australia, Rodney Croome sepakat referendum memang tidak diperlukan, karena tidak ada halangan konstitusi untuk mendorong kesetaraan pernikahan di Australia,"
Dia mengatakan dirinya berharap hasil referendum yang terjadi di Irlandia akan memberi dampak positif bagi perdebatan mengenai pernikahan pasangan sesama jenis di Australia.
"Referendum di Irlandia menunjukan meningkatnya momentum, dan dukungan parlemen dan hancurnya mitos lama kalau warga Katolik dan warga dari kepercayaan lain menentang kesetaraan pernikahan," katanya.
"Ada dukungan mayoritas bagi kesetaraan pernikahan di parlemen federal kita dan fokus kami adalah membujuk Tony Abbott dan anggota koalisi lainnya untuk memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memberikan dukungan sehingga Australia akan dapat bergerak maju seperti halnya Irlandia," lanjut Croome.
"Australia saat ini menjadi satu-satunya negara berkembang dan negara penutur Bahasa Inggris yang tidak membolehkan pernikahan pasangan sesama jenis," dia menegaskan.
Sementara itu editor harian Irlandia di Australia, Irish Echo, yakin jika referendum di Irlandia ini akan membantu kampanye pernikahan sesama jenis di Australia. Menurutnya hasil referendum di Irlandia akan mendorong warga di negara lain untuk memiiliki undang-undang yang sama.
Irlandia tercatat menjadi negara ke-19 di dunia dan ke-14 di Eropa yang melegalisasikan pernikahan sesama jenis.
Dari sekitar 3.2 juta warga yang dibolehkan memberikan hak suaranya pada referendum yang digelar Jum'at pekan lalu di seluruh Irlandia dan ternyata secara nasional jumlah warga yang memberikan dukungannya dalam masalah ini cukup tinggi dan meningkat diatas 60 persen.
