 |
| Seorang demonstran yang ikut dalam aksi protes anti pemerintah meneriakkan slogan-slogan menuntut mundurnya Perdana Menteri Thailand, Yingluck Sinawatra.| (REUTERS/Athit Perawongmetha) |
VIVAnews - Anggota parlemen dari partai oposisi ramai-ramai menyatakan mundur, Minggu 8 Desember 2013. Hal itu diumumkan oleh pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva.
Harian Thailand The Nation melansir Abhisit menganggap partai pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Pheu Thai dan pemerintah tidak pernah bertanggung jawab setelah meloloskan RUU Amnesti yang kontroversial tersebut. Selain itu langkah itu ditempuh untuk menekankan bahwa pemerintah yang kini berkuasa tak lagi memiliki legitimasi.
Salah satu anggota Partai Demokrat, Apirak Kosayodhin, menulis di akun Twitternya @Apirak_DP bahwa resolusi tersebut dibuat dalam sebuah pertemuan partai. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa semua anggota Partai Demokrat yang duduk di Gedung Parlemen menyatakan mundur.
Hal itu juga ditegaskan oleh anggota parlemen Bangkok, Sansern Samalapa, yang menulis di akun Facebooknya.
"Pengunduran diri massal ini dimaksudkan untuk menolak sistem parlemen rezim Thaksin yang tak lagi memiliki legitimasi. Dan kini, tugas kami untuk menunjukkan kewajiban sebagai kelompok oposisi," tulis Sansern.
Hasilnya total sebanyak 152 anggota parlemen dari Partai Demokrat resmi mundur. Dengan mundurnya ratusan anggota parlemen, kelompok oposisi berharap dapat mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan membiarkan Pemerintah Yingluck memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan.
Mengetahui informasi tersebut, tidak lantas membuat Wakil Ketua DPR Charoen Chankomon kalang kabut. Dia mengatakan kendati sebanyak 152 anggota parlemen dari Partai Demokrat mundur, parlemen Thailand tetap akan berjalan seperti biasa.
"Kelompok oposisi masih tersisa dengan anggota dari Partai Bhum Jai Thai," ujarnya.
Di mata Charoen, langkah ini dinilai sebagai tekanan terhadap Pemerintah yang kini berkuasa. Dia juga menyatakan bahwa pemerintahan Yingluck masih membuka pintu dialog, walau dia menyebut tuntutan pengunjuk rasa untuk membentuk Dewan Rakyat tidak sesuai dengan koridor hukum.
Sementara salah satu anggota Partai Pheu Thai, Noppadon Pattama, mengaku tidak terkejut dengan resolusi yang diambil oleh Partai Demokrat. Pasalnya aksi serupa juga pernah terjadi pada 2005 silam, ketika mereka memboikot pemilihan umum nasional. Akhirnya aksi tersebut berujung kepada konflik politik dan sebuah kudeta setahu sesudahnya.
Aksi kudeta itu membuat kakak PM Yingluck, Thaksin Shinawatra terjungkal dari posisinya. Padahal saat itu, Thaksin sedang berada di New York dan bersiap untuk menghadapi Sidang Umum PBB.
Menurut Noppadon, apa yang dilakukan Partai Demokrat inkonsisten dengan sumpah mereka untuk melindungi sistem parlemen Thailand.
"Partai Demokrat harus bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri. Partai Pheu Thai akan terus melindungi sistem parlemen dan berjuang di bawah aturan demokrasi. Kami tidak akan membiarkan sekelompok orang atau sebuah partai politik mengambil alih Thailand dan rezim demokrasi sebagai sandera," katanya.
