 |
| PM Papua Nugini Peter O'Neill (REUTERS/Chip East) |
VIVAnews - Pemerintah Papua Nugini anggap bahwa sengketa dengan Indonesia terkait insiden penyergapan pesawat yang dialami wakil perdana menteri mereka sudah diselesaikan akhir pekan lalu. Papua Nugini sempat mengultimatum Indonesia agar memberi penjelasan terkait insiden itu sambil mengancam akan mengusir mengusir duta besarnya dari sana.
Namun, Papua Nugini menarik ancaman itu. "Ultimatum itu tidak perlu. Insiden tersebut disayangkan," kata Perdana Menteri yang dipilih parlemen, Peter O'Neill, kepada harian The Post Courier, 9 Januari 2012.
Sebelumnya, lanjut harian itu, Wakil PM Belden Namah juga sempat mengancam akan menutup Kedutaan Besar Indonesia di Port Moresby sekaligus memanggil pulang staf diplomatik Papua Nugini dari Jakarta terkait insiden pada 29 November 2011.
Saat itu, Namah mengklaim pesawat Falcon yang dia tumpangi disergap oleh pesawat militer Indonesia karena dianggap melintas wilayah udara tanpa izin saat terbang pulang ke Papua Nugini. Dari pihak Indonesia, Menteri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Luar Negeri telah memberi keterangan terkait masalah dengan Papua Nugini.
Kepada media massa Jumat pekan lalu, 6 Januari 2012, Namah mengatakan bahwa pemerintahnya telah mengirim nota protes kepada Indonesia sembari mengancam akan menutup Kedubes RI bila tidak penjelasan atau pernyataan maaf dari Jakarta pada hari itu juga.
Namun, Papua Nugini Minggu kemarin mengubah sikap setelah Indonesia mengirim penjelasan resmi sehari sebelumnya. Jakarta saat itu menjelaskan bahwa insiden tersebut muncul akibat "ketidakcocokan otoritas izin penerbangan awal."
Menurut Indonesia, izin untuk pesawat Falcon Papua Nugini itu melintas wilayah udara Indonesia adalah selama 3-17 Desember 2011, bukan 29 November 2011, atau pada saat insiden. Pihak berwenang Indonesia pun menyatakan tengah menyelidiki ketidakcocokan data itu.
O'Neill mengaku puas atas penjelasan Indonesia itu. Dia juga menyatakan tidak ada maksud untuk menutup Kedubes RI di Port Moresby maupun memanggil pulang staf diplomatiknya dari Jakarta.
"Sangat penting bagi Papua Nugini dan Indonesia untuk terus memelihara hubungan diplomatik dan dialog demi memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan," kata O'Neill.
