 |
| Kasus penyadapan diduga terjadi saat Australia dipimpin oleh mantan PM Kevin Rudd. |
Pemerintah Indonesia 'menerima dengan baik' penjelasan dari Australia terkait insiden penyadapan yang berlangsung pada kurun waktu Klik2007 hingga 2009.
Juru Bicara Presiden, Julian Pasha mengatakan jawaban PM Tony Abbott yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan lalu juga sejalan dengan perkiraan sebelumnya.
"Jawaban PM Abbott sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Julian kepada wartawan di Kantor Presiden, Selasa (26/11) seperti dilaporkan wartawan BBC di tempat, Andreas Nugroho.
Tanpa merinci isinya, Julian mengatakan surat itu diantar oleh Menteri Luar Negeri.
"Sudah diterima oleh Pak Presiden minggu lalu, disampaikan oleh Menlu," tambahnya.
Saat ditanya soal nasib kelanjutan kerjasama dengan Australia, yang dibekukan sementara oleh Indonesia, Julian mengatakan semuanya masih dikaji.
Jakarta menyatakan kemarahan atas munculnya bocoran intelejen yang menyebut Australia bekerja sama dengan AS menyadap sejumlah komunikasi pejabat di Indonesia.
Dalam pemberitaan yang mengemuka pekan lalu, pejabat yang diduga menjadi korban penyadapan termasuk Presiden Yudhoyono sendiri beserta Ibu Negara, Ani Herawati.
Setelah mengeluarkan kecaman tajam melalui kicauan di situs mikroblog Twitter, Presiden Yudhoyono kemudian mengumumkan sedikitnya tiga kerjsama dengan Australia yang dihentikan sementara termasuk komitmen penting untuk mencegah pencari suaka masuk wilayah Australia secara ilegal.
Istana hari ini mengagendakan pembahasan surat jawaban PM Abbott itu dengan sejumlah menteri dipimpin langsung Presiden Yudhoyono dalam sebuah acara rapat terbatas.
Tampak hadir dalam rapat hari ini Menkopolhukam Djoko Suyanto, Kepala BIN Marciano Norman dan Menko perekonomian Hatta Rajasa.
