VIVAnews - Selain di Ibu Kota Jakarta, aksi massa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga digelar serentak di sejumlah daerah di tanah air. Unjuk rasa digelar mahasiswa dan buruh di pusat kota maupun di kantor pemerintahan.
Ratusan buruh dan mahasiswa Batam melakukan aski di kantor Walikota Batam dan Kantor DPRD Batam, sejak pukul 10.00 WIB. Unjuk rasa ini dikawal aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap.
Pantauan di lapangan, aparat gabungan dari Polresta Barelang, Kodim 0316 Batam dan Satpol PP Batam memasang kawat berduri mengantisipasi hal yang tak diinginkan dalam unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
"Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemeritah sangat memberatkan masyarakat kecil, termasuk kami kaum buruh. Naiknya harga BBM juga akan berpengaruh kepada kenaikan harga sembako," kata Suprapto, koordinator massa buruh dari Garda Metal Kota Batam.
Sementara ratusan mahasiswa gabungan dari Kota Batam yang terdiri dari HMI dan PMII mendatangi Kantor DPRD Kota Batam dan melakukan orasi menolak kenaikan BBM.
"Hanya ada satu kata, lawan. Mari bersatu tolak kenaikan harga BBM," kata Marvin, mahasiswa PMII Batam dalam orasinya di depan Kantor DPRD Batam.
Guna melakukan pengawalan unjuk rasa kenaikan BBM, aparat kepolisian menerjunkan mobil water cannon dan barracuda di halaman Kantor Walikota Batam.
Aksi serupa juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Massa dari berbagai elemen gabungan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Solo. Pengunjuk rasa mencorat-coret dan merobek foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pantauan VIVAnews, aksi demo diikuti elemen mahasiswa, antaranya KAMMI, IMM, PMII, GMNI, Aliansi PKL Surakarta dan penarik becak. Aksi ini memacetkan arus lalu lintas. Aksi tersebut juga mendapatkan penjagaan yang ketat dari petugas kepolisian.
Selain membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sejumlah mahasiswa dari KAMMI Surakarta juga membawa foto Presiden SBY yang dicorat-coret. Aksi mencoret foto SBY dilakukan di atas mobil bak terbuka yang juga berfungsi sebagai mimbar panggung aksi demo.
Mahasiswa menilai pemerintahan SBY-Boedionmo tidak mampu menyelesaikan masalah BBM dan tetap menaikkan harga BBM. Mereka menuntut presiden turun dari jabatannya karena terbukti tidak menepati janjinya kepada rakyat alias bohong. Mereka juga mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk ikut menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut.
Sementara itu, koordinator aksi demo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Wahyudi mengatakan, pemerintahan SBY-Boediono harus dilengserkan karena apa yang disampaikannya hanya janji-janji.
Sementara itu, ribuan personel kepolisian disiagakan di bandara internasional Polonia yang menjadi target sasaran para pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengatakan, sebanyak 2.360 personel diturunkan untuk melakukan pengamanan ketat dan menutup akses masuk ke bandara guna mengantisipasi para pengunjuk rasa yang berusaha masuk.
"Kita lakukan fokus pengamanan ketat dengan menurunkan personel ke bandara dan disebar di beberapa titik rawan lainnya. Polonia memang jadi target sasaran massa dari berbagai elemen," ungkapnya.
Pengunjuk rasa adalah elemen mahasiswa, kaum buruh tani dan masyarakat dari berbagai kota Medan. Mobil water cannon dan personel lengkap dengan senjata pelontar gas air mata terlihat mengamankan bandara.
Dari pantauan, hingga siang ini massa melakukan aksi unjukrasa di depan DPRD Sumut, di kawasan Uniland dengan memblokir jalan Sisingamarangaja tepatnya di depan makam pahlawan. Sebagian massa yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa diacara pelantikan gubernur Sumut juga melakukan longmarch menuju rumah dinas gubernur untuk demo.
Di Jawa Timur, ratusan buruh dari berbagai serikat dan aliansi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Massa menyebut, masih banyak peserta aksi dari wilayah barat, timur dan utara dari luar kota Surabaya yang akan datang.
Tuntut Dibatalkan
Dengan mengibarkan berbagai bendera dan atribut aliansi dan spanduk tuntutan, massa menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM.
"Subsidi adalah hak rakyat. Dan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo harus segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kab/kota untuk wilayah Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto," kata massa.
Koordinator aksi Jamaludin menyebut, kenaikkan upah minimum Rp500-700 ribu, tidak membawa arti, dan kalah dengan melambungnya harga kebutuhan bahan pokok, biaya transportasi, termasuk harga sewa juga naik. Itu berdampak juga dengan meningkatnya angka kemiskinan akibat inflasi.
"Kita lihat, tren laju inflasi selalu naik setiap terjadi kenaikkan BBM. Contohnya, pada kenaikkan BBM tahun 2005 lalu, inflasi mengalami kenaikkan sampai 17,11 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 6,4 persen, dan pada tahun 2006 mencapai 11,06 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,59 persen," ucap Jamal. (ren)
sumber : vivanews