.JPG) |
|
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-XIII Malaysia Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al Muktafi Billah Shah di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (16/10) |
JAKARTA – Ditengah memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia akibat pencaplokan wilayah Camar Bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin siang memberikan penghargaan kehormatan Mahaputra Adipurna kepada Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong XIII.
Hal tersebut lantaran Raja Malaysia dianggap memiliki andil dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia.
“Pada kesempatan yang membahagiakan, atas nama pemerintah dan Rakyat Indoensia, akan saya sampaikan penghargaan tertinggi, bintang Republik Indonesia, Adipurna kepada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Mizan Abidin atas jasa-jasa beliau yang sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan persahabatan, hubungan baik, dan kerjasama antara Indonesia-Malaysia,” kata SBY sesaat sebelum menyerahkan bintang kehormatan di Istana Merdeka, Jalan Mean Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2010).
Namun, dalam pemberian gelar kehormatan tersebut, tidak dibahas soal perbatasan wilayah di Camar Bulan. Padahal, kabar tersebut sempat menjadi sorotan karena bukan kali pertama Malaysia berulah.
Seperti diketahui, Dusun Camar Bulan dan pantai Tanjung Datuk, ramai disebut-sebut telah direbut Malaysia. Indonesia diperkirakan kehilangan 1.400 hektar tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu
Sementara itu Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai pemberian tanda kehormatan Mahaputra Adipurna kepada Raja Malaysia dinilai tidak tepat. Alasannya, hubungan Indonesia dengan Malaysia kerap diwarnai kontroversi.
"Ada tanda tanya dibalik alasan penganugerahan tersebut karena publik justru menilai beberapa tahun terakhir hubungan Indonesia-Malaysia ditandai kontroversi," kata Mahfudz kepada okezone, Minggu (16/10/2011) malam.
Pertentangan itu, menurut Mahfudz terjadi ketika Malaysia mengklaim sejumlah produk kebudayaan Indonesia. "Sengketa batas wilayah, juga soal tenaga kerja Indonesia. Ada sentimen kuat di publik terhadap arogansi Malaysia," sambungnya.
Menurut dia, tidak ada keuntungan politik yang diperoleh ketika pemerintah Indonesia memberi penghargaan bagi Raja Malaysia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XIII Malaysia,