 |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida (ANTARA/M Agung Rajasa) |
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Laode Ida mengatakan reformasi dan desentralisasi penganggaran sangat diperlukan mengingat proses perencanan anggaran pusat dan daerah selama ini sarat terjadi negosiasi dan manipulasi.
"Ini harus dikoreksi. Kalau perencanan anggaran riil dari bawah maka Jakarta seharusnya tidak perlu repot. Namun proses perencanaan anggaran ini sarat negosiasi dan prosesnya sangat manipulatif," kata Laode Ida dalam seminar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Seminar nasional bertema "Desentralisasi dan Reformasi Perencanaan Anggaran Pusat dan Daerah" itu selain melibatkan pembicara dari Indonesia, juga menghadirkan pembicara dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menurut Laode Ida, munculnya negosiasi dan manipulasi tersebut tidak lepas dari adanya agenda dan kepentingan kelompok maupun partai tertentu dari pusat.
Selain itu, tambah dia, banyak rencana anggaran dari daerah yang tidak bisa diproses di Jakarta membuat proses penganggaran semakin rumit.
Laode Ida menambahkan salah satu modus kejahatan anggaran yang berkembang adalah perilaku pejabat pusat yang mengajak pejabat daerah untuk datang ke Jakarta memperjuangkan anggaran yang sebenarnya sudah resmi diputuskan di Jakarta.
"Khusus untuk anggaran, seharusnya sudah tuntas di daerah sehingga Bappenas hanya mengkoordinasikan saja," kata dia.
Laode Ida juga menyayangkan kecenderungan pejabat pusat tidak turun langsung memantau perkembangan pengajuan angggaran dari daerah. Akibatnya, usulan dari daerah tidak sinkron dengan keinginan pusat.
Laode Ida juga mengkritisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah digelar beberapa kali. Menurutnya, musyawarah itu lebih bersifat formalitas ketimbang menyelesaikan berbagai persoalan perencanaan pembangunan