Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II DPR RI menyambut rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN dan Reformasi) merampingkan birokrasi dengan menggabungkan sejumlah kementerian. DPR menilai birokrasi saat ini terlalu besar dan gemuk.
"Menpan mengajukan desain perlu dirampingkan. Seyogyanya didesain dimulai sekarang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja di Jakarta, Selasa (23/4).
Menurut Hakam, desain yang dibuat di ujung pemerintahan Presiden SBY akan menjadi bekal pemerintahan selanjutnya. Apalagi, usulan Menteri PAN Azwar Abubakar rasional demi efisensi dan efektifitas.
"Lebih baik sumber dayanya tidak terlalu melebar," ujar Hakam.
Hakam menyontohkan di Jepang. Hanya ada 20 kementerian di negara tersebut. Tapi kinerja mereka efektif.
"Di Jepang perdagangan dan industri jadi satu," kata Hakam.
Indonesia, imbuhnya, pun dapat menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Perindustrian. Kementerian Koperasi dan UKM digabung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.
"Ini lebih efisien, pekerjaannya lebih efisien, sehngga menjadi sinergi," ujarnya
Meski demikian, tuturnya, rencana ini tergantung Presiden. Namun yang wajib dipertahankan adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Tapi, sampai saat ini belum ada respon dari Presiden," tutupnya.