Pekanbaru (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Luar Negeri, Pertahanan dan Intelijen, Fayakhun Andriadi, mengingatkan pemerintah agar jangan sekali-kali menganggap remeh sikap Papua New Guinea (PNG) yang mengancam akan mengusir Duta Besar RI.

"Ini harus disikapi dengan tegas, dan jangan terkesan menerapkan politik diplomasi `cari selamat` (`safety safe`). Kembali pada hakekat asali, bahwa politik luar negeri harus diabdikan kepada kepentingan nasional," tandasnya kepada ANTARA News, Minggu.

Ia mengatakan itu melalui jejaring komunikasi, sehubungan dengan tindak pengusiran Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (RI) oleh Perdana Menteri (PM) Papua New Guinea (PNG) beberapa hari lalu.

Tindakan sepihak PM PNG itu diberitkan terkait patroli pesawat-pesawat TNI AU yang sigap mengamankan wilayah udara Nusantara dari penyerobotan `pesawat-pesawat tak dikenal`.

"Jelas ini sangat sepihak, tanpa mendengar terlebih dulu penjelasan RI. Dan ini merupakan sikap diplomasi tak beretika dan harus ditanggapi serius," tandas politisi muda Partai Golkar ini.

Fayakhun Andriadi yang tengah menuntaskan studi doktor ilmu politiknya di Universitas Indonesia mengingatkan juga, agar kasus-kasus perbatasan seperti ini, sebagaimana pula sering terjadi dengan Malaysia serta Singapura, tidak bisa didiamkan begitu saja.

"Bila perlu dilakukan tindak balas pengusiran atas para diplomati mereka. Atau, diancam pula dengan pemutusan hubungan dipolomatik," tandasnya.


Sikap `Over Acting`

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), menyatakan, sikap PM PNG untuk mengusir Dubes RI, cenderung berlebihan atau `over acting`.

"Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Udara (AU) mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah dirgantara NKRI," tegasnya.

Apalagi, menurutnya, jika pesawat-pesawat itu dikatagorikan sebagai pesawat `tidak dikenal` atau `ragu-ragu dikenal`.

"Tak ada yang salah dari patroli-patroli TNI AU. Itu merupakan prosedur yang layak di mana pun, di semua negara berdaulat," tandasnya.

Dikatakannya, kalau PM PNG tidak bersedia menerima penjelasan resmi Pemerintah RI, ia menyarankan sebuah sikap yang keras.

"Saya menyarankan, putuskan hubungan diplomatik dengan PNG," tegas Tubagus Hasanuddin lagi.