 |
| Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang. |
BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menghormati sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada langsung. Meski sikap SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu berseberangan dengan sikap Koalisi Merah Putih, Agung menegaskan partainya tidak akan membuntuti sikap SBY.
"Pak ARB menyatakan posisi Golkar sama seperti semula yaitu dilimpahkan kepada DPRD untuk Pilgub, Pilwalkot dan pemilihan Bupati," kata Agung saat ditemui seusai menghadiri City Sanitation Summit 2014 di Sasana Budaya Ganesha, Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2014).
Menurut Agung, SBY yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat punya hak dalam menentukan sikap meski hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Koalisi Merah Putih. Namun demikian, lanjutnya, sikap SBY tidak serta merta bisa mengubah keputusan DPR RI apabila nantinya RUU Pilkada Kembali ke DPRD itu jadi disahkan.
"Itu hak beliau. Beliau adalah juga Ketua Umum partai besar. Jadi, kalau punya pikirian begitu saya kira hak beliau," kata Agung.
"Saya kira pandangan boleh-boleh saja. Tapi nanti pada waktunya akan diserahkan pada DPR untuk diproses," lanjutnya kemudian.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, keputusan yang diambil SBY bukan keputusan politis melainkan mengikuti aspirasi dari rakyat yang kebanyakan menolak Pilkada melalui DPRD.
"Ada beberapa hal telah mendapatkan saran dan aspirasi dari masyarakat. Pandangan ini tentu diakomodasi dan diadopsi," ujarnya.
Meski demikian, Agung mengatakan kalau dukungan SBY tersebut bukan tanpa syarat.
"Beliau menginginkan pemilihan langsung tapi dengan catatan ada perbaikan-perbaikan," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, Presiden meminta agar ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung diminimalisasi.