 |
| Ilustrasi |
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, rencana penerbitan instruksi presiden (Inpres) mengenai pemberantasan korupsi sebaiknya dapat berjalan secara efektif ketika diterapkan. Ia mengingatkan agar inpres tersebut tidak mereduksi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau untuk pencegahan korupsi lembaga selain KPK, itu baik-baik saja. Asal jangan cuma on paper saja. Sudah dibuat, tapi tidak dijalankan," ujar Ade kepada Kompas.com, Jumat (6/3/2015).
Ade menyinggung Inpres serupa yang pernah diterbitkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam prosesnya, menurut Ade, Inpres tersebut tidak berjalan efektif. (baca: Istana: Inpres Pemberantasan Korupsi Tidak Atur KPK)
Ia mengatakan, Inpres yang diterbitkan SBY dulu tidak menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan. Bahkan, Inpres tersebut tidak mencantumkan sanksi tegas bagi pejabat negara yang memang terindikasi melakukan korupsi.
Selain itu, Ade mengatakan, Inpres mengenai pemberantasan korupsi sebaiknya tidak mengurangi kewenangan KPK. Pasalnya, KPK adalah satu-satunya lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat bekerja secara maksimal. (baca: Istana Bantah Inpres Pemberantasan Korupsi Melemahkan KPK)
"Asal jangan mereduksi kewenangan KPK. Jangan diatur KPK 75 persen pencegahan, 25 persen penindakan. Namanya saja pemberantasan, jadi yang utama tetap penegakan hukum," kata Ade.
Presiden Joko Widodo kini tengah mempersiapkan produk hukum baru berupa instruksi presiden terkait pemberantasan korupsi. Inpres ini diharapkan sebagai acuan lembaga penegak hukum bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pelaksanaan instruksi Presiden tentang pemberantasan korupsi tidak akan melemahkan fungsi KPK. Menurut Kalla, Inpres yang akan dikeluarkan Presiden menekankan pada aspek pencegahan tindak pidana korupsi.