 |
|
Pencanangan persiapan pembangunan MRT (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
|
VIVAnews - Setelah menemui jalan buntu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk keempat kalinya bertemu Dirut PT MRT Jakarta, Tri Budi Rahardjo selaku pelaksana proyek kereta bawah tanah, mass rapid transit (MRT). Jokowi mengaku penjelasan Dirut MRT cukup jelas. "Kalau puas ya belum. Tapi penjelasannya cukup gamblang," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 29 November 2012.
Jokowi menjelaskan pertemuan empat mata dengan Dirut MRT Jakarta tersebut cukup menjawab beberapa hal yang kurang jelas. Seperti soal biaya pembangunan per kilometer dan tiket MRT. "Harga per kilometer ini kan Rp900 miliar. Saya kan punya pegangan. Memang tidak mahal. Tapi juga tidak murah. Namun, ini kan masih ditenderkan lagi. Jadi masalah per kilometernya ini tidak membebani pikiran saya," ujarnya.
Khusus untuk tarif tiket, Jokowi mengaku, pihaknya harus bernegoisasi dengan pemerintah pusat mengenai besaran subsidi, dan pembagian pinjaman antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. "Masalah harga tiket. Ini yang masih sedikit di atas yang saya inginkan. Sehingga saya harus nego lagi dengan pemerintah pusat," ujarnya.
Dikatakan Jokowi, pihaknya akan meminta Kementerian Keuangan mengkaji soal beban pembagian pinjaman. Dia mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI menanggung beban sebesar 30 persen. Sedangkan beban pemerintah pusat 70 persen. "Sehingga beban kita tidak terlalu berat, subsidinya juga tidak terlalu gedhe," ujarnya.
Jokowi segera bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membicarakan dana proyek MRT yang mencapai Rp15 triliun ini. "Pekan depan saya akan ketemu Menteri Keuangan memohon itu, kalau itu sudah selesai dan dikabulkan, ya jalan sudah," ujar Jokowi.