Kegiatan penambangan emas milik Freeport di Papua. (VIVAnews/Banjir Ambarita) |
VIVAnews - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menegaskan bahwa belum ada sikap resmi Istana Presiden tentang dana keamanan dari PT Freeport Indonesia untuk Kepolisian RI. Istana menyerahkan sepenuhnya kepada Polri.
"Belum ada pandangan dari Istana, tapi kami serahkan kepada pihak Kepolisian untuk memberikan pandangan tentang hubungan Kepolisian dan Freeport," kata Velix Wanggai usai diskusi, 'Papua Konflik Tak Kunjung Usai' di Jakarta, Minggu 29 Oktober 2011.
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sendiri tidak membantah adanya pemberian uang dari Freeport kepada para personel Polri. Kapolri menilai itu merupakan hal lazim dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau ada bantuan dari salah satu instansi yang diamankan tentunya itu bagian dari uang saku. Tapi itu sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan," kata Kapolri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum'at 28 Oktober 2011 kemarin.
Menurut Velix, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polri soal pola kerja penjagaan terhadap aset-aset vital negara. "Karena Freeport dikategorikan sebagai usaha strategi dan aset vital nasional," kata Velix.
Sebelumnya, juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan bahwa isu sejenis itu bukanlah hal yang baru. Ramdani juga menyebut informasi itu sudah tertuang dalam situs resmi Freeport.
"Soal dukungan Freeport untuk keamanan ada di website. Itu bukan hal baru. Transparan disebutkan besarnya," kata Ramdani dalam pesan tertulis kepada VIVAnews.com Kamis, 27 Oktober lalu.
Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid menyebut bahwa Freeport menggelontorkan dana sekitar U$14 juta kepada polisi dan TNI. Freeport menilai isu itu bukanlah hal baru.
"Jadi begini, ada pernyataan resmi dari Freeport bahwa mereka sudah membayarkan uang sebesar US$14 juta kepada polisi dan TNI. Itu untuk menjaga keamanan Freeport," kata Lily Wahid dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 27 Oktober 2011.