 |
| Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), periode 2014-2019, Zulkifli Hasan, seusai pelantikan di Gedung MPR, Senayan, Rabu (8/10/2014). |
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019, membantah isu terkait penjegalan terhadap pelantikan presisen terpilih Joko Widodo. Ia menyebut isu itu sebagai pemikiran yang aneh.
"Itu pikiran aneh saja. Agenda kita yang paling dekat ini adalah melaksanakan pelantikan presiden. Itu harus betul-betul kita sukseskan, karena bagian dari tonggak demokrasi," ujar Zulkifli, saat ditemui seusai pelantikan pimpinan MPR, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014).
Sebelumnya, sejumlah pengamat politik menilai, jika Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai jabatan pimpinan MPR, dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk menghambat pelantikan presiden terpilih Joko Widodo, pada 20 Oktober mendatang.
Sebagai Ketua MPR yang baru, Zulkifli bertekad mempersatukan koalisi-koalisi yang ada di pemerintahan. Menurut dia, tugas MPR adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan lembaga tinggi negara.
"Awalnya saya keberatan saat tadi malam diperintahkan ketua umum untuk menjadi pimpinan MPR. Tapi karena ini tugas, dan berbagai pertimbangan, saya akan siap menjalankan tugas sebagai Ketua MPR," kata Zulkifli.
Berdasarkan hasil voting, paket Koalisi Merah Putih mendapatkan 347 suara. Paket ini mengusung Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Ketua MPR, dan empat calon Wakil Ketua MPR yang akan diisi oleh Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Ada pun, paket yang diusung KIH mendapat 330 suara. Paket ini mengajukan Oesman Sapta sebagai Ketua MPR, sementara Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Hasrul Azwar (PPP).
Pimpinan MPR terpilih dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dengan mengambil sumpah jabatan kelimanya. Pelantikan dilakukan tepat pukul 05.30 WIB dan dihadiri hampir seluruh anggota MPR.