 |
| Presiden Joko Widodo |
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 pada Januari. Mantan Gubenur DKI Jakarta itu ingin segera mengubah APBN agar ada percepatan pembangunan.
"Januari akan ada APBN-Perubahan, sedang kita siapkan. Kita ingin agar ada percepatan pembangunan," kata Jokowi di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).
APBN-P 2015, lanjut Jokowi, diharapkan punya ruang fiskal yang lebih baik. Penerimaan negara diharapkan lebih baik dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) juga lebih terarah.
"Ada ruang fiskal. Baik ada tambahan penerimaan negara yang kita targetkan, juga subsidi BBM yang lebih produktif," ujarnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa APBN sejatinya adalah uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
"Manfaatkan uang rakyat, bukan uang pemerintah, apalagi uang presiden. Harus kita kembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.
Selain itu, Jokowi juga menggarisbawahi agar penyerapan anggaran tidak lagi menumpuk jelang akhir tahun. Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait hal itu.
"Jangan mengulang kesalahan sebelumnya, kegiatan menumpuk di akhir tahun. Saya akan keluarkan Inpres, proyek kegiatan maksimal bulan Maret. Lelang bisa langsung dilakukan, April itu sudah bisa dimulai semua," ungkapnya.
APBN 2015 disusun saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). APBN ini hanya bersifat mengakomodasi kebutuhan dasar pemerintahan (baseline), untuk memberi ruang pemerintahan Jokowi mengubahnya pada awal tahun.
APBN 2015 sendiri adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan belanja negara mencapai Rp 2.039 triliun. Sementara penerimaan negara ditetapkan Rp 1.793 triliun.(hds/hen)