Jokowi Dianggap Tak Cermat Meneken Perpres

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak cermat ketika asal meneken Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2015 tentang kenaikan tunjangan down payment (DP) mobil pejabat negara.

"Berbahaya apabila seorang Presiden asal teken Perpres, sebab secara ketatanegaraan kewenangan Presiden itu sangat besar. Dia memegang kekuasaan pemerintahan negara dan Perpres itu merupakan salah satu instrumen hukum yang secara eksklusif hanya dapat diterbitkan oleh Presiden dalam melaksanakan kewenangannya tersebut," ungkap pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef kepad Okezone, Senin (6/4/2015).

Dia pun tak membayangkan, apa jadinya kalau Presiden Jokowi sembarangan meneken sebuah Perpres. "Bisa rusak Republik ini, celah abuse of power terbuka lebar di situ. Oleh karenanya, Presiden harus mencermati betul substansi sebuah draft Perpres sebelum menekennya," tegasnya.

Menurutnya, dalam proses penerbitan Perpres tentang kenaikan fasilitas DP mobil bagi pejabat negara, terbukti Presiden Jokowi sama sekali tidak cermat. "Bagaimana mungkin suatu Perpres yang substansinya tidak diinginkan Presiden bisa terbit?" sambung Nasef.

Sebagaimana klarifikasi yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kebijakan menaikkan DP itu tidak tepat karena tiga hal, yakni kondisi ekonomi, sisi keadilan, dan penghematan BBM. Itu artinya mantan Gubenur DKI Jakarta sebenarnya tidak menginginkan Perpres tersebut.

"Namun anehnya, kenapa Presiden menekennya? Apa Presiden tidak membaca draft Perpresnya terlebih dahulu? Dengan adanya kasus semacam ini, publik menjadi semakin curiga, jangan-jangan proses pengambilan kebijakan strategis lainnya pun modelnya sama, Presiden Jokowi asal teken saja," paparnya.

"Kalau itu yang terjadi, maka dugaan publik bahwa berbagai produk kebijakan di kabinet ini yang sering disusupi oleh kepentingan-kepentingan oknum tidak bertanggung jawab bisa jadi benar adanya," tukasnya.