 |
| Presiden Joko Widodo seusai menghadiri Rakernas I PAN di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/5/2015). |
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik mengenai tolak ukur yang digunakan dalam mengevaluasi capaian kinerja para anggota kabinet. Hal itu bertujuan agar publik dapat ikut mengawasi dan memastikan reshuffle berjalan secara objektif, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu.
"Jika Presiden masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, tolak ukur dan capaian kinerja para menteri itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat," ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/5/2015).
Menurut Yhannu, sejak dilantik, Jokowi belum pernah sekali pun menjelaskan kepada publik mengenai tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi kinerja para menterinya.
Padahal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, memerintahkan bahwa kebijakan maupun kinerja badan publik wajib diumumkan secara berkala.
Yhannu mengatakan, dalam nawacitanya, Jokowi secara jelas akan mendukung dan mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Maka, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menyimpan kriteria dan capaian kinerja para menteri hanya untuk dirinya sendiri.
"Beberkan tolak ukur dan capaian kinerja kabinet secara jelas. Bisa melalui website resmi Kepresidenan, agar seluruh masyarakat bisa tahu. Jadi tidak ada persepsi macam-macam terhadap wacana reshuffle," kata Yhannu.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal adanya reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Dorongan untuk Presiden melakukan reshuffle ini muncul dari sejumlah pihak, di antaranya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun.