 |
| Petugas membantu warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jakarta, Selasa (7/10).(Prayogi/Republika) |
REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat ekonomi makro dari Universitas Katolik Widaya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday, menyebut yang layak mendapatkan penguatan pendapatan tersebut adalah golongan masyarakat petani miskin yang terdaftar di jamkesmas.
Selain kebijakan penguatan Presiden terpilih Joko Widodo tidak menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal pemerintahannya, melainkan meminimalisasi konsumsi BBM dengan bahan bakar alternatif.
"Presiden Jokowi nanti lebih baik mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan energi alternatif, seperti biodisel, gas, dan listrik, dan menerapkan strategi pengurangan konsumsi BBM bersubsidi," katanya.
Ia menyebut upaya mengurangi konsumsi BBM jenis subsidi itu dilakukan dengan cara efisiensi penggunaan BBM, diversifikasi bahan bakar, manajemen transportasi, serta kebijakan fiskal.
"Efisiensi dapat berupa pengembangan industri mobil nasional berbahan bakar gas dan listrik secara masif dengan strategi penguasaan pasar mobil nasional dan dapat dimulai dari mobil pemerintah dan BUMN," katanya.
Selanjutnya, ujarnya, secara bertahap premium dan solar hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah, misalnya angkutan umum, agar subsidi tepat sasaran dan masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.
Setelah itu, katanya, pada tahun pemerintahan berikutnya, Jokowi dapat menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap saat ketergantugnan masyarakat pada BBM sudah berkurang.
Sebelumnya, penasihat senior dari Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp3.000 per liter pada November guna mengurangi defisit anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperbaiki infrastruktur.