 |
| Ilustrasi ISIS (Reuters) |
JAKARTA - Pemerintah sudah menolak paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Sutarman, ISIS adalah paham untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tindakan kekerasan.
"Jadi tindakan apapun yang dilakukan kelompok manapun kalau berada di wilayah Indonesia dengan cara kekerasan harus kita lakukan penindakan hukum secara tegas," kata Sutarman kepada wartawan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Sutarman mengaku, sudah memetakan beberapa pihak yang terpengaruh dengan ISIS, karena ketidaktahuannya. "Maka kita melakukan langkah preventif dengan mengingatkan masyarakat kita untuk tidak ikut-ikutan atau mendukung kegiatan ISIS," sambungnya.
Di samping langkah preventif, Polri juga melakukan penegakan hukum kepada kelompok-kelompok radikal yang mendukung ISIS. "Jadi semua yang terafiliasi selama ini adalah kelompok garis keras yang ada di Indonesia dan petanya sudah ada di kepolisian dan kita ikuti terus," tegasnya.
Dia menyatakan, sebenarnya penegakan hukum, merupakan "benteng" terakhir dalam menyelesaikan masalah tersebut. "Tapi, itu harus saya lakukan untuk mengamankan Indonesia dari bentuk-bentuk kekerasan kelompok-kelompok ini," tandas Sutarman. (ful)