 |
| Ilustrasi visa. |
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra.
Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa. Pendapat sebaliknya muncul dari beberapa anggota DPR.
Dalam rapat gabungan bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara sampai dengan Rp 1 triliun.
Kebijakan ini dianggapnya berisiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan.
"Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi risikonya tinggi, buat apa?" kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Merugikan Indonesia
Pada kesempatan sama, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon juga mengkritik gebrakan Jokowi mengenai pemberlakuan bebas visa untuk ratusan negara.
Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.
Politisi PDI Perjuangan itu, menuturkan, pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.
Namun, ia menilai, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.
"Kebijakan bebas visa sebagai solusi untuk meningkatkan devisa, itu tidak setimpal," kata Effendi.
Ia melanjutkan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan.
Pemerintah dianggap tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian.
"Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa," ujarnya.
Effendi melanjutkan, kebijakan bebas visa untuk ratusan negara juga membuat pengawasan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit.
Ia khawatir kebijakan ini akan meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal.
"Apakah ada jaminan backpackers itu bawa uang ke Indonesia, apakah ini cara kita mendapatkan dollar?" ungkapnya.
Bebas visa untuk 84 negara
Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia.
Kemudian, pemerintah melakukan penambahan kepada beberapa negara hingga akhirnya bebas visa diberlakukan kepada total 174 negara di dunia.
Negara-negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan di antaranya, Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Banglades, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.
Ada beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa.
Negara-negara tersebut merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrem.
Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. Juga terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brasil, China, dan Australia.
Brasil diberikan bebas visa setelah hubungan membaik pasca-konflik diplomatik terkait kasus hukuman mati.
Dongkrak devisa
Presiden Jokowi menyatakan, kebijakan bebas visa diterapkan untuk mendongkrak devisa melalui pariwisata.
Terkait dampak keamanan yang dapat timbul setelah pemberlakuan ini, Jokowi mengaku tidak khawatir.
Menurut Jokowi, kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) jangan dicampuraduk dengan isu keamanan.
Ia percaya Polri mampu menjamin keamanan setelah kebijakan bebas visa diterapkan.
"Kamu lihat Singapura, Malaysia (memberlakukan bebas visa ke) 170 negara lebih. Mereka aman-aman saja kan? Kenapa dulu kita hanya 15 negara yang diberi bebas visa?" kata Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari-Desember 2015 melampaui target.
Jumlah wisman yang datang ke Indonesia sepanjang 2015 mencapai 10.406.759. Jumlah itu melampaui angka yang ditargetkan pemerintah sekitar 10 juta wisman.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan, angka proyeksi kunjungan wisman pada 2015 sebesar 10,017 juta atau tumbuh 7,2 persen.
Dari angka tersebut, perolehan devisa pariwisata mencapai 11,9 miliar dollar AS atau setara Rp 163 triliun dengan perhitungan rata-rata lama tinggal wisman selama berlibur di Indonesia adalah 8,50 hari dengan pengeluaran sebanyak 1.190 dollar AS per wisman per kunjungan.
Pertumbuhan pariwisata Indonesia tahun 2015 ini diklaim berada di atas pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,4 persen dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN sebesar 6 persen.
"Pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara kompetitor Malaysia, Singapura, dan Thailand," kata Arief.
Dengan capaian ini, kata Arief, akan memacu pemerintah mencapai target kunjungan 12 juta wisman pada 2016.
Sejumlah akselerasi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Di antaranya dengan mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas, Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.
Pemerintah juga akan membentuk badan otoritas nasional dalam mengelola destinasi prioritas tersebut dan meyakini menghasilkan 8,5 juta wisman yang berkunjung.
Terobosan regulasi juga dilakukan pemerintah dengan memperbanyak pemberian bebas visa kunjungan.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu menarik satu juta wisman dengan devisa sebesar 1 miliar dollar AS pada 2016.