PRINSIP transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga serta institusi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kuliah umum Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2017 yang menjadi bagian dari perayaan HUT Ke-47 Media Indonesia, di Kompleks Media Group, Kedoya Jakarta Barat, Kamis (19/1).
Menurut Sri Mulyani prinsip-prinsip tersebut membuat kepercayaan berbagai pihak kepada Indonesia meningkat. Jika bisa terus ditingkatkan, hal itu secara tidak langsung dapat membuat modal Indonesia untuk membiayai infrastruktur dan APBN berjalan maksimal.
"Jika kita kredibel maka banyak pihak yang percaya sehingga mereka membeli surat utang Indonesia maupun berinvestasi di sini. Mereka percaya karena pengelolaan kita baik," ujarnya.
Tak hanya pihak asing, kepercayaan dalam negeri yang diperoleh dari masyarakat pun bisa meningkat. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap kenaikan penerimaan pajak. "Masyarakat menjadi percaya bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan baik dan dikembalikam dalam bentuk pembangunan," tandasnya.
Hal tersebutlah yang diupayakan dengan keras selama dua tahun terakhir oleh Presiden Joko Widodo melalui reformasi birokrasi seperti pemangkasan perizinan.
Menurut Menkeu, transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas pun harus ditunjang oleh tata kelola lembaga yang baik, bersih dan efektif. "Jika baik tapi tidak bersih dan efektif sama saja. Jadi harus tata kelola baik, bersih dan efektif sehingga profuktivitas naik dan menjadikan lembaga kita transparans, akuntabel dan memiliki kredibilitas," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan mengelola APBN bukan saja aspek surplus atau minus namun lebih bagaimana menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran untuk menyejahterakan masyarakat.
Setidaknya ada 4 hal yang disampaikan oleh Sri Mulyani dalam kuliah umum yang juga dihadiri oleh para pimpinan Media Grup termasuk Surya Paloh. Pertama ialah mengenai kebijakan ekonomi yang harus tepat sasaran serta memiliki efek ganda.
"Bukan lagi masalah apakah uangnya ada atau tidak. Uang itu ada, tapi lebih kepada tepat sasaran, efektif, dan menciptakan daya dorong yang sangat kita harapkan," ujarnya.
Poin kedua yang tidak kalah pentingnya ialah mengenai lembaga pemerintahan yang harus bersih, efektif, dan trasnparans. Refomasi birokrasi yang sudah di mulai di pemerintahan Jokowi-JK kali ini harus tetap terus dilakukan guna meningkatkan perekenomian nasional yang lebih baik.
Ketiga, kita sebagai suatu negara yang majemuk harus memiliki pemikiran yang terbuka yang mampu menerima keberagaman. Sri Mulyani melanjutkan, dari sisi perekonomian hal itu terletak bahwa Indonesia bukan hanya pulau Jawa saja. Sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi juga harus mendukung pulau-pulau lain selain Jawa dan Bali.
"Indonesia ini beragam, tidak harus mengikuti kebijakan yang sama di satu pulau atau provinsi tertentu. Masing-masing memiliki kebijakan yang mampu dikembangkan dan diaplikasikan di pulau-pulau yang kita punya," terangnya.
Terakhir, baik buruknya sebuah negara untuk bisa berhasil atau tidak sangat terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Manusia yang berkualitas dikatakan oleh Sri Mulyani memiliki arti yang sangat besar bagi bangsanya.
"Tidak hanya datang ke sekolah secara formal, tapi apakah ketika dia sekolah mendapatkan pembelajaran yang efektif atau tidak," tuturnya.
Sebagai penutup, Sri menambahkan bahwa jika melihat rekam jejak yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini, dirinya menyakini bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar. "Dari kemampuan kita mendesain instrumen, serta dari kemampuan bangsa ini belajar dari kesalahan yang dilakukan sendiri atau oleh bangsa lain, saya yakin bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar," tutupnya. (Uta/OL-4)