JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana (UMB) Heri Budianto menyebut presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang membentuk kabinet gemuk tidak bisa lepas dari realitas politik.
Menurut Heri, Jokowi telah berhadapan dengan realitas politik yang tidak memungkinkannya untuk tidak mengakomodir parpol di dalam pemerintahannya.
"Ini adalah suatu keniscayaan, jika parpol koalisi tidak diberikan kursi dalam kabinet. Sehingga akhirnya mau tidak mau, itu dilakukan," ujar Heri kepada Okezone di Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Direktur Polcomm Institute juga menambahkan, dengan demikian Jokowi yang dahulu mewacanakan akan membentuk kabinet ramping dalam kampanyenya juga semakin terlihat inkonsistensi, lantaran kata Heri membentuk kabinet ramping terlalu dipaksakan.
"Nah itu semua kenyataan lapangan yang akhirnya memaksa Jokowi untuk tetap mempertahankan postur kabinet dengan jumlah yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II," tegasnya.
Sekedar informasi, pasangan Jokowi-JK saat berkampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pernah berjanji akan membentuk kabinet ramping.
Selain itu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto juga mengatakan, dalam kabinetnya mendatang Jokowi akan merampingkan dari kabinet sebelumnya dari 34 menjadi 27. Hal itu dikatakan Andi, lantaran merujuk pada visi dan misi dari program Jokowi-JK.
Namun, pada saat pengumuman struktural kabinet di pemerintahannya mendatang, Jokowi malah mengungkapkan periode 2014-2019 akan ada 34 kabinet, yang terdiri dari 18 profesional non partai, dan 16 dari partai. (crl)