 |
| Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyampaikan kesediannya menjadi ketua tim pemenangan pemilu presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada media massa di Jakarta, Kamis (22/5). |
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai isu pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan pendukung Joko Widodo (Jokowi) bukan berita baru. Mahfud mengaku sudah lama mengetahui hal tersebut.
"Saya percaya itu dan saya sudah lama tahu, rakyat juga sudah lama tahu. Kan sudah dimuat di koran tuh sebelum pilpres, Pak Abraham Samad ketemu Jokowi di bandara, Abraham Samad melakukan ini, itu kan sudah ada sebelumnya, jadi bukan berita baru," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.
Menurut Mahfud, tidak ada masalah dengan pertemuan Abraham dan pendukung Jokowi tersebut. Ia menilai Abraham punyak hak politik untuk melakukan itu. Hanya saja, kata dia, pertemuan ini bisa menjadi masalah jika Abraham menjanjikan untuk menolong orang-orang PDI-P yang terlibat kasus korupsi.
"Kalau itu tidak boleh penegak hukum menjanjikan itu, itu yang harus diclearkan," ucap Mahfud.
Mengenai kemungkinan KPK membentuk Komite Etik untuk menindaklanjuti isu pertemuan ini, Mahfud menyerahkan kemungkinan itu kepada KPK.
"Ada aturan etikanya sendiri di KPK," sambung Mahfud. Dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2015) siang,
Hasto menyebut pertemuan Abraham Samad beserta pendukung Jokowi dilakukan lebih dari lima kali. Saat itu, menurut Hasto, Abraham menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.
Tudingan ini pun dibantah KPK. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan Abraham membantah pernyataan Hasto tersebut. KPK juga meminta Hasto menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya.
Lagi pula, menurut Johan, tak ada salahnya jika Abraham dicalonkan sebagai wapres. Johan juga mengatakan bahwa pimpinan KPK biasa bertemu dengan politikus, misalnya terkait kepentingan sosialisasi atau kampanye antikorupsi. Selain itu, menurut Johan, pertemuan dengan partai politik semacam itu tidak hanya dilakukan Abraham, tetapi juga pimpinan KPK lainnya.