 |
| Selain melayangkan nota diplomatik, Indonesia perketat pengamanan perbatasan untuk halau kapal Malaysia yang "gemar" melanggar batas (Foto: Sindo) |
NUNUKAN – Kelakuan Malaysia tak ayal kadang bikin jengkel. Tapi bukan berarti pemerintah Indonesia harus serta-merta merespons-nya dengan kekuatan militer, ketika kapal-kapal negeri jiran itu bak sengaja melanggar garis batas darat, laut maupun udara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno menyampaikan, pemerintah RI ingin membahas penyelesaian sejumlah titik tapal batas. Tapi hal itu belum bisa segera terealisasi lantaran masih menunggu kesediaan Malaysia.
Di sisi lain, jika penyelesaian tak juga terjadi, dikhawatirkan Malaysia akan lebih “hobi” lagi melanggar batas, seperti yang terjadi sejak awal 2015 hingga saat ini di Kalimantan Utara.
Dari informasi Pangkalan Landasa Udara Kota Tarakan, Kalimantan Utara, tercatat sembilan kali kapal perang maupun pesawat Malaysia memasuki wilayah RI tanpa izin.
Jelas hal itu membuat pemerintah RI protes keras. Tapi reaksi sementara untuk saat ini, seperti yang disampaikan Menteri Tedjo, pemerintah masih ingin menempuh jalur diplomatik, dengan melayangkan nota protes.
"Kita akan membuat nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, soal pelanggaran wilayah perbatasan dengan memasuki wilayah Indonesia di Nunukan," kata Menteri Tedjo.
Namun selain menempuh jalur diplomatik, pemerintah terus memperketat penjagaan perbatasan. Salah satunyad engan menempatkan pesawat tempur di Lanud Kota Tarakan dan juga menambah armada laut di sekitar perairan Kalimantan Utara.
"Indonesia terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan (RI-Malaysia) dengan menambah alutsista di udara, maupun di laut demi menjaga kedaulatan negara," tandas mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut.
(raw)