 |
| Mobil Mercy Jokowi |
JAKARTA - Pejabat negara RI menggunakan mobil nasional untuk kendaraan dinas sangat mungkin terjadi. Persoalannya hanya apakah pemerintah mau atau tidak mewujudkan cita-cita tersebut.
"Ini soal kemauan atau tidak. Selama ini kan hanya mbulet urusan perizinan dan lain-lain. Jadi, jangan hanya omong doang. Banyak masalah yang harus diselesaikan, tapi sekali lagi mau atau tidak menyelesaikan," kata pengamat politik, AS Hikam kepada Okezone, Jumat (12/9/2014).
Pemerintah resmi menghentikan lelang mobil Mercedez-Benz sebagai mobil dinas menteri di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan total senilai Rp91 miliar. Rencana itu menuai penolakan dari banyak kalangan termasuk Jokowi. (Klik: Menteri Jokowi Batal Naik Mercy)
Demokrat kemudian menyarankan Jokowi untuk menggunakan mobil pabrikan lokal, Esemka, sebagai mobil dinas menteri. (Klik: Demokrat Sarankan Menteri Jokowi Naik Esemka)
Hikam menilai, usulan itu hanya untuk menjebak Jokowi. Bukan tidak mungkin akan timbul masalah baru jika Jokowi menggunakan usulan Demokrat, karena diketahui hingga kini spesifikasi mobil Esemka belum memenuhi standar.
"Itu kan cuma sikap nyinyir dari Demokrat. Jokowi mengatakan yang lama (mobil menteri) masih baik, jangan disuruh apa-apa, biarkan dia pakai yang lama masih bagus kok," ujar Hikam.
Mantan Menristek itu mengatakan, kendaraan baru bisa meluncur di jalanan jika sudah memenuhi standar internasional, apalagi mobil untuk pejabat negara sekelas presiden atau menteri. "Masak sekarang menggunakan standar yang belum selesai semua," cetusnya.
Hikam bukan tidak setuju Esemka digunakan pejabat sebagai mobil dinas. Dia yakin, publik akan setuju dengan usulan itu jika standarnya sudah terpenuhi. Pejabat negara Malaysia menggunakan mobil lokal untuk kendaraan dinas, karena sesuai standar.
"Kalau standar (Esemka) diakui internasional Insya Allah akan dipakai juga. Saya kira (Demokrat) pakai pemikiran profesional saja, enggak usah nyinyir," pungkasnya. (trk)